Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
FORUM Halaqah para ibu nyai se-Jawa Tengah meminta Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar untuk menerima mandat maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Selain itu, forum tersebut juga mengajak para Bu Nyai se-Jateng dan se-Indonesia untuk terus bergerak berikhtiar dengan menyumbang 10.000, 20.000, 30.000 suara dan seterusnya. Serta melangitkan doa-doa bagi Gus Muhaimin Iskandar agar menjadi Presiden RI 2024.
Dalam kontestasi politik, Gus Muhaimin mengingatkan bahwa siapa pun yang bersama PKB dan NU, Insya Allah akan menang. Tahun 2024 mendatang, NU tidak hanya akan mnejadi penentu saja, tapi sebagai pemegang kunci kemenangan. “Saya tidak ingin menjadi kunci. Kita harus berpikir bahwa 2024, PKB, NU, ahlussunnah wal jamaah menjadi pemegang kunci kemenangan,” tegas Gus Muhaimin, dalam Halaqoh Kebangsaan Bu Nyai Se-Jawa Tengah, kemarin.
Dengan posisi tersebut, Muhaimin mengajak baik NU maupun PKB agar tidak sekadar menjadi follower atau pendorong saja. Tetap berbuat lebih dengan menjadi penentu arah masa depan.
Muhaimin yang juga Wakil Ketua DPR ini kemudian memaparkan bagaimana NU berperan besar dalam memperjuangkan NKRI sejak pra kemerdekaan hingga saat ini. Pada zaman penjajah dahulu, merupakan masa-masa yang sulit bagi pondok pesantren untuk terus berkiprah mengibarkan panji-panji kemerdekaan Indonesia. Namun berkat kegigihan para kiai dan juga ibu nyai, Indonesia mampu berdiri tegak dan meraih kemerdekaannya pada 1945.
"Kemudian, lanjutnya, NU juga mampu melewati zaman orde lama, orde baru, hingga reformasi. Bahkan di bawah kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), NU mampu memimpin demokrasi dan melahirkan reformasi. Pada masa Orde Baru demokrasi tidak dikenal di Indonesia, namun di bawah kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid mampu memimpin demokrasi dan melahirkan era reformasi hingga bisa kita nikmati sampai saat ini.
Halaqoh Kebangsaan dihadiri Bu Nyai-Bu Nyai yang sangat berpengaruh di Jawa Tengah yakni Bu Nyai Zayyidah Muhaiminan (istri alm. KH Muhaimainan Gunardho) Pengasuh Ponpes Bambu Runcing Parakan Temanggung Jateng. Kemudian Bu Nyai Hj. Nur Hanah (Watu Congol), Bu Nyai Hj.Vina Yusuf Chudlory, Bu Nyai Hj.Khoiriyah Said Asrory (Magelang), Bu Nyai Hj. Rukojah (Tegalrejo), Bu Nyai Hj. Munawaroh Nurhadi (Magelang), Bu Nyai Azimatun Ni'mah (Tegal), Bu Nyai Masruroh (Tegal), Bu nyai Hj. Umi Maesaroh (Kabupaten Semarang), Bu Nyai Istinganatunminallah Lc. (Banjarnegara), Bu nyai Ruqoyyah Mukhotob, Bu Nyai Hj Umi Fatma, AH. Turut hadir juga Ketua DPP Perempuan Bangsa, Siti Mukaromah, dan Gus Yusuf Chudori Pengasuh Pesantren Syubbanul Wathon. (OL-13)
Presiden Prabowo Subianto menuturkan dirinya tidak menaruh dendam pada Anies Baswedan, orang yang menjadi pesaingnya dalam pemilihan presiden di 2024.
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved