BPKP Selamatkan Rp1,5 Triliun Kerugian APBD dan APBN di Kalimantan Selatan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan
sepanjang 2021 berhasil menyelamatkan potensi kerugian keuangan APBD dan APBN sebesar Rp1,5 triliun.

Yang terbesar adalah pengawasan
atas optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan evaluasi atas tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang nilainya mencapai Rp969 miliar, serta efisiensi pengeluaran daerah sebesar Rp447 miliar.

"Total potensi efisiensi dan penyelamatan APBN dan APBD di
Kalsel tahun 2021 oleh BPKP sebesar Rp1,5 triliun," ungkap Kepala
Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel, Rudy M Harahap, Selasa (1/3).

Menurut Rudy keberhasilan ini juga telah disampaikan kepada Pemprov Kalsel melalui Wakil Gubernur Muhidin dan sejumlah pejabat, pekan lalu.

Beberapa contoh efisiensi dan penyelamatan kerugian APBD dan
APBN di Provinsi Kalsel antara lain pengawasan atas optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan evaluasi atas tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) Provinsi Kalsel sebesar Rp969 miliar.

Pengawasan meliputi evaluasi perencanaan dan penganggaran APBD,
evaluasi penggunaan Dana Transfer, evaluasi penyerapan anggaran dan
pengadaan barang/jasa, dan audit tujuan tertentu pengadaan Almatkes dengan potensi efisiensi Rp447 miliar. Kemudian penyelamatan keuangan daerah, dari kegiatan audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan audit lainnya, senilai Rp11,79 miliar.

Penghematan/efisiensi belanja pemerintah, dari kegiatan audit penyesuaian harga dan audit klaim, senilai Rp20,40 miliar. Penyelamatan
keuangan negara, dari kegiatan audit penghitungan kerugian keuangan negara, reviu bantuan subsidi upah, reviu progres pembangunan fasilitas, reviu tunggakan honorarium, dan reviu pembayaran tunggakan kinerja guru dan pengawas pendidikan agama Islam, senilai Rp12 miliar.

Selain itu juga optimalisasi penerimaan negara, dari pemeriksaan
pemenuhan kewajiban penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor
pertambangan, senilai Rp1 miliar.

Rudy menyaakan dilihat dari hasil penilaian Integritas Pemerintah Daerah, sebanyak 13 pemda di Kalsel memiliki skor di atas 70 dan hanya 1 Pemda di bawah 70.

Di sisi pencegahan korupsi, BPKP juga menyosialisasikan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) dengan sasaran perangkat desa di Hulu Sungai Utara dan Tapin. Hal ini telah menghasilkan pembentukan Komunitas Pembelajar Antikorupsi. (N-2)