Pemprov Jawa Barat Kembangkan Potensi ASN

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat terus mengembangkan potensi
aparatur sipil negara. Hal itu dilakukan seiring dengan momentum implementasi Jabar Corporate University sejak 2020 untuk membuat perubahan besar dalam tata Kelola pengembangan kompetensi ASN.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja menegaskan, di masa lalu pengembangan kompetensi ASN Jawa Barat hanya
bertumpu pada kegiatan pelatihan formal yang disediakan oleh Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pada 2021 ada hal unik yang untuk pertama kalinya diselenggarakan, yakni semua perangkat daerah di Jawa Barat dapat terlibat aktif dalam proses perencanaan, analisa dan tata kelola proses pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN, melalui Musyawarah Rencana Pengembangan Kompetensi (Musrenbangkom).

"BPSDM yang pertama mengusung konsep Musrenbangkom itu di antara
BPSDM lainnya di Indonesia," katanya, Kamis (24/2).

Dia menyebut, dalam implementasi Jabar Corporate University, harus ada kolaborasi dan sinergi yang kuat antara BPSDM dengan perangkat-perangkat daerah, bahkan dengan pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Beragam model proses pembelajaran harus dapat dikembangkan sesuai kebutuhan ASN. "Agar peningkatan kompetensi yang dicapai benar-benar mendukung kesuksesan misi pembangunan di Jawa Barat," katanya.

Kolaborasi

Kepala BPSDM Jabar Hery Antasari menjelaskan, semangat dan tujuan
penyelenggaraan Musrenbangkom sebagai bagian dari Jabar CorpU ini
terinspirasi dari proses Musyawarah Rencana Pengembangan (Musrenbang)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dia berharap, melalui misi Musrenbangkom Jabar CorpU itu dapat diikat komitmen terkait pengembangan SDM, melalui perjanjian kerja sama dan berita acara dengan semua perangkat daerah dan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Selain itu juga menyamakan frekuensi di top mind seluruh pemangku kepentingan pemerintahan dan unit kerja/ kepala perangkat daerah tentang pentingnya pengembangan SDM melalui kolaborasi. Misi itu bukan hanya tanggung jawab BPSDM, BKD dan Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat.

Langkah awal dilakukan dengan menjaring dan memetakan kebutuhan jenis
pengembangan kompetensi dari seluruh lembaga di lingkungan Pemprov Jabar, kabupaten dan kota. Setelah itu membuat basis data dengan mengintegrasikan dan mengharmonisasikannya dengan kebijakan pengembangan kompetensi yang sudah ada RPMN/RPJMD dan Ranwal RKPD,
secara top down.

Akhirnya, hasil analisa menghasilkan keputusan tentang prioritas
kegiatan yang akan diakomodasi dalam RKPD 2023 dan tahun selanjutnya,
sesuai penyelarasan dengan rencana timeline dalam RKPD. Kini BPSDM Jabar lebih bertindak sebagai motor penggerak dari dinamika Jabar CorpU.

"Semua diupayakan dalam rangka menyukseskan misi Jabar Juara Lahir Batin dengan inovasi dan kolaborasi," tandas Hery. (N-2)