Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
ADA upaya pengggembosan pencalonan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden 2024. Karena itu, Pengurus Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar rapat untuk melawan fenomena itu.
"Golkar DIY tidak akan terpengaruh oleh analisa para pengamat ataupun
gerakan di luar struktur yang berupaya melakukan penggembosan pencalonan Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024," papar Gandung Pardiman, Ketua DPD Partai Golkar DIY, Sabtu (19/2) sore.
Gandung meminta pengamat menyampaikan analisisnya sesuai data dan kondisi riil, bukan atas dasar pesanan ataupun asal-asalan.
Dalam kesempatan itu, Gandung juga menjawab pertanyaankemungkinan dipasangkannya Airlangga Hartarto dengan Luhut B Panjaitan. Menurut dia, hal tersebut merupakan lucu-lucuan semata.
Pasalnya, Airlangga Hartarto dan Luhut B Panjaitan sama-sama dari Partai Golkar. Partai Golkar harus berkoalisi dengan partai lain karena
Golkar baru memiliki modal 14,7% suara dari Pemilu 2019.
Untuk mencalonkan pasangan capres-cawapres pada Pemilu 2024, Golkar harus mengantongi suara minimal 20%, sehingga harus berkoalisi dengan Parpol lain.
"Golkar jika ingin maju Pilpres 2024 harus berkoalisi dengan parpol lain, karena tidak mungkin dengan kader sesama Golkar," kata dia.
Ia pun menyebut, suara-suara semacam itu tidak perlu didengarkan.
Gandung mengakui mendengar selentingan pengamat tentang pencalonan
Airlangga Hartarto diganti dengan Luhut B Panjaitan. Hal tersebut jelas
bertentangan dengan hasil Rapimnas dan Munas Partai Golkar.
"Hati-hati sudah mulai muncul adanya pengamat pesanan yang menjagokan
tokoh Partai Golkar selain Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk menjadi kandidat capres. Ini upaya memecah belah kekompakan Partai Golkar. Kader Partai Golkar harus tunduk pada hasil munas yang menyatakan Airlangga Hartarto sebagai Capres," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Gandung menyampaikan, dirinya menghargai sikap
Airlangga Hartarto yang fokus pada pekerjaannya sebagai Menko Bidang
Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional (KPC-PEN).
"Airlangga tidak mau politik gentong babi. Airlangga ingin menjalankan amanah dari presiden secara benar, tidak ditumpangi pencitraan," papar dia.
Gandung Pardiman menyebutkan bahwa pada awal 2022 ada 3 lembaga
survei yang telah melakukan jajak pendapat terhadap ribuan responden di berbagai daerah di Indonesia. Hasilnya Partai Golkar menempati posisi pertama yang paling banyak dipilih jika pemilu digelar tahun ini.
Hasil survei capres dari tiga lembaga tersebut menempatkan Airlangga Hartarto sebagai capres yang paling banyak dipilih responden. Di bawahnya ada Ganjar Pranowo dan Prabowo. (N-2)
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved