Kamis 20 Januari 2022, 18:38 WIB

Mitigasi Bencana, Pemprov Kalsel Bangun Lumbung Sosial

Denny Susanto | Nusantara
Mitigasi Bencana, Pemprov Kalsel Bangun Lumbung Sosial

DOK MI
Ilustrasi

 

SALAH satu upaya mitigasi bencana yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) adalah membangun sejumlah lumbung pangan (sosial) di daerah rawan bencana. Saat ini Kalsel telah memiliki 14 lumbung sosial kesiapsiagaan bencana tersebar di 14 kecamatan rawan bencana banjir.

Kepala Dinas Sosial Kalsel, Siti Nuriyani, Kamis (20/1), lumpung sosial terus dibangun di wilayah rawan bencana di Kalsel. "Kemarin lumbung sosial dibangun di empat kecamatan di Kabupaten Banjar. Penyerahan bantuan berupa bufferstock dan permakanan, dilaksanakan di Kantor Kecamatan Simpang Empat," ungkapnya.

Lumbung sosial berupa beras dan bahan permakanan, obat-obatan, serta peralatan yang diperlukan saat banjir seperti genset, lampu, dan water treatment.

Sejauh ini Provinsi Kalsel sudah memiliki 14 lumbung pangan tersebar di 14 kecamatan, sejumlah kabupaten seperti Tapin, Hulu Sungai Tengah, Kotabaru dan Banjar. Di Kabupaten Banjar lumbung pangan dibangun di empat Kecamatan rawan bencana banjir yakni Simpang Empat, Martapura Timur, Martapura Barat, dan Mataraman.

Sebelumnya Gubernur Kalsel Sahbirin Noor berharap lumbung sosial yang dibangun bekerjasama dengan Kemensos ini diharapkan dapat dibangun di daerah rawan bencana lainnya. "Jika terjadi bencana korban bisa segera dbantu, minimal untuk kebutuhan dasar," katanya.

Masih terkait bencana, Pemprov Kalsel akan merancang Peraturan Gubernur (Pergub) Tentang Penanggulangan Bencana guna mempermudah penanganan bencana. Proses mitigasi dan penanganan bencana di lapangan seringkali tidak optimal akibat panjangnya birokrasi dan aturan kewenangan antarlembaga.

Kepala BPBD Provinsi Kalsel, Mujiyat, mengatakan selama ini penanganan bencana seperti bantuan dapat diberikan tergantung dengan status kebencanaan suatu daerah. Padahal pemerintah daerah dan masyarakat menginginkan jika terjadi bencana dapat langsung ditanggulangi.

"Kita sedang merancang Pergub tentang penanggulangan kebencanaan. Nantinya penanganan bencana tidak tergantung pada status, tapi pada kejadian," ungkapnya.

Pergub memberikan payung hukum terkait kecepatan BPBD dalam pengerahan personil, logistik, evakuasi dan upaya penanganan bencana lainnya. (OL-15)

 

Baca Juga

MI/Dwi Apriani

Sinergi Pemkab dan SKK Migas, Tingkatkan SDM Lewat MVC

👤Dwi Apriani 🕔Jumat 20 Mei 2022, 11:25 WIB
SEBAGAI upaya meningkatkan sumber daya manusia, Pemkab Muba bersama SKK Migas Perwakilan Sumbagsel kembali membuka Muba Vocational Centre...
dok.humas

Pemerataan Vaksinasi Covid-19, BIN Targetkan 279.000 Dosis per Bulan di Riau

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 20 Mei 2022, 11:05 WIB
BIN terus berupaya menekan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia, salah satunya melalui percepatan...
MI/Apul Iskandar

Petugas Lapas Kelas IIA Pematangsiantar Gelar Razia, Hanya Temukan Ponsel dan Kartu Remi

👤Apul Iskandar 🕔Jumat 20 Mei 2022, 10:57 WIB
Plt Kalapas Kelas IIA Pematangsiantar, Mhd Thavip melalui KPLP, Raymond Andika Girsang, mengatakan razia kamar WBP merupakan agenda rutin...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya