Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
WALI Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Mohammad Ramdhan Pomanto, tanpa ragu sedikitpun membubuhkan tanda tangannya pada piagam pencanangan pembangunan zona integritas (ZI). Ia menyatakan dukungan penuh atas
pencanangan Kota Makassar sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Menurut Danny Pomanto, sapaan akrabnya, pencanangan Makassar sebagai WBK dan WBBM menjadi suatu bagian penting dalam menjalankan ekonomi dan membangun perekonomian di ibu kota Sulawesi Selatan.
"Berbicara masalah ekonomi, kelancaran pendanaan semuanya harus bagus,
sehingga dibutuhkan integritas agar tidak terjadi korupsi dan birokrasi
tetap jalan dengan lurus. Intinya adalah bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah kita," ujarnya di Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Negara, Gedung Keuangan Negara (GKN), Makassar, Rabu (19/1).
Dia menyebutkan jika integritas sangat dibutuhkan baik secara individu maupun kelembagaan. Selain itu integritas sebuah kota juga sangat diperlukan.
"WBK dan WBBM dari semua instansi yang ada di Kota Makassar ini, akan mendukung integritas kota. Kalau integritas kota baik dampaknya akan
muncul orang membawa uangnya ke sini, karena merasa aman dan lancar. Itu yang kita inginkan agar masyarakat dapat sejahtera, pajak akan berjalan dengan baik, sehingga aset-aset kita akan terjamin," urai Danny.
Dia juga menyebutkan, pencanangan Makassar wilayah bebas korupsi, sudah
tertuang dalam visi misinya, yaitu Makassar bebas indikasi korupsi.
"Saya punya misi visi masuk di situ. Bayangkan bebas indikasi korupsi. Itu tidak gampang, karena tidak sesederhana yang orang pikirkan. Karena itu, bagi kami ada tiga ukurannya yaitu jujur LHKPN, bebas
temuan BPK dan bebas temuan kinerja dari inspektorat," tandasnya. (N-2)
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggelar sosialisasi kampanye antikorupsi serentak melalui program pariwara antikorupasi 2025.
Sinergi lintas organisasi penting untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawal demokrasi dan memberantas korupsi di Indonesia.
Menurunnya skor indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) pendidikan menjadi tanda bahwa sistem tata kelola dan ekosistem pendidikan di Indonesia masih jauh dari nilai-nilai anti korupsi.
Selama dua hari yakni 18-18 Mareet 2025, lapangan Adhyaksa Kompleks Gedung Kejaksaan Agung dipenuhi warna, garis, dan pesan-pesan, dalam bentuk mural tentang kejujuran serta integritas.
PARA mama-mama atau perempuan Papua diharapkan dapat menjadi garda terdepan untuk mengentaskan korupsi di Bumi Cenderawasih.
PEREMPUAN Mimika diharapkan dapat menjadi penggerak dalam menciptakan, membentuk, mengembangkan serta merawat budaya dan ekosistem antikorupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved