Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
WAKIL Bupati Klaten Yoga Hardaya melantik 96 pegawai negeri sipil (PNS)
dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Rabu (5/1). Pelantikan dan pengambilan sumpah serta janji pengangkatan pertama PNS dalam jabatan fungsional itu digelar di Pendopo Pemkab Klaten.
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
Slamet, menyebutkan bahwa PNS yang dilantik dan diambil sumpahnya itu
telah mendapatkan surat keputusan bupati tentang pengangkatan pertama
PNS dalam jabatan fungsional pada 29 November 2021.
Sebanyak 96 PNS yang dilantik terdiri dari 1 penata ruang pertama Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), 6 penyuluh pertanian
pelaksana Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP), dan 89 guru pertama Dinas Pendidikan Klaten.
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017
tentang manajemen PNS, menurut Slamet, mereka yang dilantik itu harus
memenuhi tiga unsur, yakni unsur kompetensi teknis, kompetensi
manajerial, dan kompetensi sosial kultural.
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Yoga Hardaya, Bupati Klaten Sri Mulyani meminta para PNS yang dilantik dalam jabatam
fungsional agar melaksanakan tugas secara profesional, tanggung jawab,
dan berdedikasi tinggi.
"Selain itu, PNS dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemkab Klaten
juga dituntut kerja keras dan penuh loyalitas untuk mewujudkan visi
daerah, yakni terwujudnya Klaten yang maju, mandiri, dan sejahtera," pungkasnya. (N-2)
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH resmi menghapus tunjangan komunikasi atau uang pulsa hingga uang saku untuk rapat bagi ASN, menurut pengamat kebijakan ini tepat di tengah efisiensi
ASN harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, seperti produktivitas, pembinaan karier, pengembangan kompetensi, dan faktor lainnya dalam manajemen ASN.
KETUA Umum Koordinator Nasional Ikatan Guru Sertifikasi Swasta (IGSS) PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) Indonesia Eka Wahyuni mengatakan bahwa permasalahan guru tidak kujung usai.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menjamin tak akan lagi ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima bantuan sosial (bansos) di tahun 2025.
Tito menekankan seharusnya setiap kepala daerah memiliki pemikiran ihwal strategi memperoleh pendapatan yang besar. Sehingga, daerah tersebut dapat berkembang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved