PEMERINTAH Kota ( Pemkot ) Surakarta berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk memulai reformasi birokrasi, khususnya untuk penyetaraan jabatan adminitrasi ke dalam jabatan fungsional .
"Dari koordinasi dengan dua kementerian itu, kami lakukan, mulai tahun baru ini, ada 212 orang dalam jabatan pengawas yang sudah diberikan rekomendasi untuk disetarakan dalam jabatan fungsional," tegas Wali Kota Surakarta Gibran dalam sambutannya di depan ratusan pejabat baru, yang baru saja dia lantik di kompleks Balai Kota, Senin (3/1).
Dari 212 yang dilantik pada Senin sore, pejabat fungsional jenjang ahli madya sejumlah 2 orang pejabat dan 210 orang pejabat sebagai fungsional jenjang ahli muda. Pada pagi hari, Gibran juga melantik 619 orang pejabat.
Yang jelas, menurut putra sulung Presiden Koko Widodo itu, sebagai mplementasi penyederhanaan birokrasi ini, diterapkan dengan 3 tahapan. Yakni memangkas struktur menjadi dua level eselon, peralihan dari jabatan struktural menjadi fungsional dan penyesuaian sistem/mekanisme kerja birokrasi yang baru.
''Hal ini menjadi peluang untuk mewujudkab pemerintahan dinamis dan lincah, serta membentuk aparatur porfesional berbasis keahlian. Jadi menjadi momentun transformasi birokrasi, yang mendorong kinerja profesional," tegas Gibran.
Dia tekankan, lewat momentum transformasi birokrasi alih status dari jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional ini diyakini menjadikan dampak positif dari sisi kinerja Pemerintah Kota Surakarta.
Wali Kota Gibran mengajak mereka yang baru dilantik agar bekerja penuh optimisme. "Sebab sesungguhnya seorang fungsional adalah sosok yang profesional yang mumpuni dan saya percaya akan dapat mendorong produktifitas secara lebih optimal dari sebelumnya," ujar dia penuh ajakan.
Dia meyakini poses peralihan ini akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan percepatan program program strategis dari pimpinan. Dalam hal ini dorongan dan motivasi dari Kepala OPD ( organisasi perangkat daerah) menjadi sangat penting.
Kepada para wartawan, ia mengatakan, ada penekanan untuk para pejabat yang dilantik. Yakni siap menjadi pelayan masyarakat dengan kinerja cepat. Era baru dengan perkembangan teknologi yang serba canggih, mensyarakatkan pejabat ASN harus sadar sosial media, dan paham teknologi digital.
"Tuntutan zaman mengharuskan kesiapan seperti itu. Harus cepat, laporan sewaktu waktu saya butuhkan harus siap, dan saya pasti cek lapangan dari data yang masuk," pungkas Gibran. (WJ/OL-10)
