Budi Daya Udang Vaname, Upaya Strategis Pemulihan Ekonomi di Kalteng

PRODUKSI udang vaname dari Kalimantan Tengah diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan untuk memenuhi target nasional sebesar 2 juta ton pada 2024.

"Pengembangan budi daya udang vaname merupakan inovasi dan terobosan
Kalimantan Tengah dalam rangka pemulihan perekonomian masyarakat, daerah dan nasional dalam hal ketahanan pangan di tengah pandemi covid-19," ungkap Gubernur H Sugianto Sabran pada sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Daerah Leonard S Ampung, dalam diskusi kelompok terbatas : Prospek dan Investasi Tambak Udang Vaname Kalteng, di Kabupaten Kotawaringin Barat, Jumat (10/12). Diskusi dilaksanakan secara daring dan luring.

Gubernur menyatakan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur menjadikan Kalteng bagian penting sebagai kawasan penyangga. Untuk itu, pemerintah provinsi akan terus mengembangkan potensi yang ada.

"Pengembangan kawasan budi daya udang vaname merupakan komitmen kepala
daerah dalam membangun Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu
penggerak pertumbuhan perekonomian daerah," tambah Leonard.

Sementara itu Direktur Utama PT Bank Kalteng Yayah Diasmono mengatakan
PT Bank Kalteng sebagai lembaga keuangan milik pemprov, pemkot dan pemkab di Kalteng menyambut baik rencana pengembangan kluster budi daya udang vaname. Dukungan diberikan dalam bentuk dana pembuatan survei investigasi design, dan detil engineering design.

"Bank Kalteng secara khusus telah membuat produk untuk pembiayaan atau kredit usaha budi daya udang vaname. Kredit usaha telah disesuaikan dengan kondisi yang sesuai dengan kebutuhan penambak dan diberikan kemudahan dalam penerapannya untuk tambak rakyat dan untuk tambak udang vaname umum," tambahnya.

Diskusi itu juga dihadiri Bupati Sukamara Windu Subagio, narasumber dari UGM Triyanto, M Zainul Abidin dari PT Central Proteina
Prima, Kepala BI Kalteng Rihando, Kepala OJK Kalteng Otto Fitriandy, Sekda Kabupaten Kotawaringin Barat Suyanto, jajaran Komisaris Bank Kalteng, Ketua Himbara, dan Kepala Perangkat Daerah terkait. (N-2)