Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Pusat Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPBB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menghadiri Rapat Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Fasilitas Kartu Elektronik (Smart Card) pada Sistem Perlintasan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada KEK.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat (3/12) dan Sabtu (4/12) bertempat di Lido Lake Resort, Bogor, Jawa Barat.
Rapat rancangan tersebut dihadiri Sekretaris Dewan Nasional KEK Elen Setiadi beserta jajaran, Wakil Direktur Utama PT MNC Land Tbk Edwin Darmasetiawan beserta jajaran, Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam Enoh Suharto Pranoto, Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK Irfan Syakir Widyasa, dan Kepala Bidang Pengembangan KEK Hermawan.
Dalam pertemuan tersebut, BP Batam berkesempatan memaparkan progres perkembangan usulan KEK Kesehatan Internasional Sehat (KIS) di Sekupang, kepada Sekretariat Dewan Nasional KEK.
Dalam sambutannya, Anggota Bidang Kebijakan Strategis, Enoh Suharto Pranoto mengatakan, Thumbay Group telah mengukuhkan posisi sebagai calon investor dalam pengembangan KEK KIS di Sekupang.
Enoh berharap, penyampaian progres pengembangan KEK KIS ini mampu menggesa proses sidang dan penetapan kawasan sebagai KEK.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK, Irfan Syakir, mengatakan, rancangan peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Fasilitas Kartu Elektronik (Smart Card) pada sistem perlintasan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi pada KEK akan mempermudah lalu lintas keimigrasian untuk KEK yang ada di Batam.
“Saat ini, baik KEK Nongsa dan KEK Batam Aero Teknik, maupun Rencana KEK KIS Sekupang masih dalam proses penerbitan Peraturan Pemerintahnya. Melalui Permen Hukum dan HAM ini, diharapkan mampu menjadi magnet pemikat bagi investor untuk berinvestasi pada KEK di Batam,” harap Irfan.
Selepas rapat, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke lokasi pembangunan Kantor Administrator dan Lokasi Pengembangan KEK Lido, Bogor. (RO/OL-09)
Amerika Serikat mewajibkan calon tentara setidaknya memiliki kartu izin tinggal permanen (Green Card) atau telah menjadi warga negara AS (US Citizen).
DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan Ekspos dan Pemusnahan Barang Bukti Hasil Penanganan Pelanggaran Kekayaan Intelektual.
DJKI dan Uni Eropa melalui EUIPO gelar workshop bahas tantangan penegakan hukum kekayaan intelektual di pasar fisik dan daring untuk wujudkan perdagangan sehat.
DJKI Kemenkumham rekomendasikan 41 situs ditutup karena terbukti langgar hak cipta. Langkah ini perkuat perlindungan karya kreatif di ranah digital.
Pemerintah Indonesia ajukan proposal hukum internasional ke WIPO untuk tata kelola royalti dan publisher right demi ekosistem musik dan media yang lebih adil.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU.
OneSmartServices telah menyelesaikan kurang lebih 630 proyek dengan ratusan klien yang tersebar di berbagai sektor, termasuk Grand Hyatt, Sinar Mas Land, APP Sinarmas, MAP
KEK ETKI Banten meresmikan Kawasan Pabean untuk mempercepat arus barang, meningkatkan efisiensi kepabeanan, dan menarik investasi lintas sektor di BSD City.
Warga siap mendukung proyek KEK selama memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan ekonomi dan masa depan generasi Bali.
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang meraih penghargaan bergengsi Indonesia Corporate Sustainability (ICS) Award 2025
Upaya Indonesia memperluas arus investasi asing terus dipercepat, salah satunya melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang berhasil meraih penghargaan.atas kontribsui dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved