Menteri Sosial Tri Rismaharini dianggap kurang memahami etika
berkomunikasi dan berinteraksi dengan disabilitas saat memaksa
penyandang tuli untuk bicara di hadapan publik di Hari Disabilitas
Internasional.
Hal itu diungkapkan Ketua Pembina Lingkar Sosial Indonesia (Linksos),
Malang, Jawa Timur, Kertaning Tyas.
"Kami prihatin apalagi ini terjadi di Kementerian Sosial. Ini sebuah
keprihatian. Sebenarnya itu tidak perlu terjadi ketika kita melihat
semua disabilitas setara, mereka warga negara yang setara," tegas sosok yang akrab disapa Ken Kerta, itu, kepada Media Indonesia, Kamis (2/12).
Ken menjelaskan apa yang dilakukan Mensos Tri Rismaharini itu bukti
nyata kurang memahami cara berinteraksi dengan para disabilitas.
"Etika berkomunikasi dan berinteraksi dengan disabilitas pendengaran
atau tuli itu harus memahami bahwa tuli itu identitas," katanya.
Cara berkomunikasi dengan mereka pun bukan dengan memaksa bicara dan
mendengar. Sebab, mereka memiliki bahasa sendiri, yakni bahasa isyarat
Indonesia.
"Etika mengajak bicara juga harus berhadapan, kita boleh memperjelas ekspresi wajah kita selama tidak berlebihan," tuturnya.
Menurut Ken, para disabilitas itu bentuk keberagaman dalam konteks
kebhinekaan. Mereka itu bukan sebuah kekurangan atau kelebihan, akan
tetapi keberagaman yang memiliki identitas sebagai warga negara.
"Kita harus membiasakan diri memberikan penghormatan, perlindungan dan
pemenuhan," ujarnya.
Ken mengungkapkan, etika berinteraksi dengan disabilitas merupakan
bentuk pengakuan terhadap identitas dan keberagaman. Sabagaimana diatur
dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, ragam
disabilitas itu meliputi fisik, mental, intelektual, sensorik dan
disabilitas ganda. Lalu, terbagi lagi dalam 20 jenis disabilitas.
"Karena itu perlu sosialisasi dan edukasi lebih meluas dan masif terkait etika berinteraksi dan berkomunikasi dengan para disabilitas,"
pungkasnya. (N-2)
