Minggu 28 November 2021, 20:40 WIB

Forkopimda Cianjur Matangkan Teknis Pelaksanaan PPKM Level 3 Saat Libur Nataru

Benny Bastiandy/Budi Kansil | Nusantara
Forkopimda Cianjur Matangkan Teknis Pelaksanaan PPKM Level 3 Saat Libur Nataru

DOK MI
Ilustrasi

 

TEKNIS pelaksanaan PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru terus dibahas Forkopimda Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Namun, semua aturan kebijakannya tetap mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri.

Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Cianjur, Yusman Faisal, menuturkan sebagaimana diketahui, penerapan PPKM level 3 merupakan langkah pemerintah pusat mengantisipasi potensi lonjakan angka kasus konfirmasi covid-19 saat libur Nataru. Kebijakan PPKM level 3 berlaku menyeluruh di semua wilayah di Indonesia.

"Kita bahas dan diskusikan bagaimana persiapannya menjelang Nataru. Leading sector-nya ada di kepolisian. Tapi pada intinya tidak akan jauh dengan Inmendagri," kata Yusman, Minggu (28/11).

Pada intinya, sebut Yusman, persiapan yang dilakukan di daerah lebih mempertajam aturan Inmendagri saat penerpaan PPKM level 3 nanti. Sehingga tindakan yang akan diambil di lapangan berjalan efektif.

"Misalnya soal cek poin. Tapi nanti akan dibahas dan didiskusikan lebih lanjut berapa yang jadi titik cek poin. Kemudian petugas di lapangannya siapa dan dari mana saja. Itu kemudian yang akan lebih dibahas secara detail," tegas Yusman.

Fokus pengawasan lebih ditekannya pada upaya mengurai potensi terjadinya kerumunan. Misalnya di tempat wisata, hotel, dan sebagainya.

"Yang jelas, acara-acara atau event saat old and new (Tahun Baru) itu tak diperbolehkan. Hotelnya masih diperbolehkan buka, hanya acara atau event-nya yang tidak boleh," katanya.

Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum, dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan Damkar Kabupaten Cianjur, Samudra Wira Purnama, menjelasakan berdasarkan informasi, penerapan PPKM level 3 selama libur Nataru akan diberlakukan mulai 24 Desember 2021-2 Januari 2022. Selama pemberlakuan kebijakan itu, dipastikan bakal diterapkan berbagai kebijakan pembatasan.

"Kaitan dengan level 3, kita masih menunggu Instruksi Menteri Dalam Negeri," terang Samudra kepada Media Indonesia.

Dari Inmendagri itu, lanjut Samudra, maka akan bisa dikaji klasifikasi persentase pembatasan aktivitas masyarakat. Misalnya pembatasan saat pelaksanaan dan perayaan Natal ataupun perayaan Tahun Baru.

"Termasuk pembatasan aktivitas di tempat-tempat wisata. Nah itu nanti dalam Inmendagri akan terlihat jelas. Kita tunggu itu (Inmendagri) dulu. Kalau sudah ada, kita sosialisasikan kepada masyarakat," pungkasnya. (OL-15)

Baca Juga

 ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

Masyarat Tionghoa Peduli Gelar Donor Darah Bantu Penuntasan DBD di Bandung

👤Bayu Anggoro 🕔Senin 24 Januari 2022, 23:55 WIB
Masyarakat Tionghoa Peduli sudah menggelar donor darah sejak tahun...
  ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tingkatkan Kemantapan Jalan

👤Bayu Anggoro 🕔Senin 24 Januari 2022, 23:50 WIB
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jawa Barat memastikan  akan segera melakukan perbaikan terhadap jalan-jalan provinsi...
FOTO ANTARA/FERI PURNAMA

Jabar Quick Response Sumbang Perahu untuk SDN Ciloma, Sukabumi

👤Bayu Anggoro 🕔Senin 24 Januari 2022, 23:45 WIB
Siswa SDN Ciloma harus pulang pergi menyeberangi sungai menuju...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya