Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
MEMASUKI hari keempat pascabanjir bandang yang menerjang Kota Batu, Jawa Timur, pada Kamis (4/11) lalu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu melaporkan 5 warga yang sempat mengungsi di Gedung Kesenian Bulukerto telah kembali ke rumah.
Dari laporan tersebut, dengan demikian pengungsi akibat banjir bandang per-Sabtu (6/11) pukul 24,00 tercatat nihil.
Seperti dilaporkan pada Sabtu (6/11), seluruh 13 korban hilang telah berhasil ditemukan dengan 7 orang meninggal dunia dan 6 orang selamat.
"Selain itu laporan terkini dari lapangan beberapa ruas jalan yang sempat tertutup lumpur dan terputus sudah bisa kembali dilalui," kata
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, dalam keterangannya Minggu (7/11).
Sebelumnya dilaporkan bahwa banjir bandang telah berdampak pada 89 KK. Sementara itu, kerugian materil yang tercatat meliputi 35 unit rumah rusak, 33 unit rumah terendam lumpur, 73 unit sepeda motor rusak, 7 unit mobil rusak, 107 hewan ternak hanyut dan 10 kandang ternak rusak berat.
Sebagai upaya percepatan penanganan banjir bandang pemerintah Kota Batu telah menetapkan masa tanggap darurat melalui SK No. 188.45/341/KEP/422.012/2021 selama 14 hari terhitung tanggal 4-17 November 2021.
Selain itu, Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) juga segera disusun dan Wakil Wali Kota Batu ditunjuk untuk memimpin penanganan darurat bencana banjir bandang Kota Batu.
Bantuan berupa logistik dan peralatan penanganan darurat telah didistribusikan dan terus berdatangan baik dari BNPB, BPBD, instansi terkait, dunia usaha, dan badan relawan lainnya.
Selain memberikan bantuan logistik dan peralatan, BNPB juga telah memberikan beberapa rekomendasi penanganan pasca banjir bandang.
Diperlukan adanya giat susur sungai oleh instansi yang berpenalaman seperti TNI Polri dan Basarnas guna melihat di mana saja titik-titik potensi sumbatan atau bendung alam di wilayah hulu. Susur sungai juga diikuti dengan pembersihan sisa-sisa pohon tumbang di wilayah hulu.
BNPB juga merekomendasikan agar wilayah lereng tebing atau kawasan kebun semusim lainnya ditanami dengan jenis vegetasi yang keras dan berakar kuatseperti vetiver, sukun, dan tanaman akar kuat lainnya. Vegetasi akar kuat tersebut dapat mengikat tanah dan mencegah terjadinya longsoran. (Fer/OL-09)
Berdasarkan hasil kajian tim Kementerian PU bersama Universitas Syiah Kuala (USK) ditemukan adanya pergerakan air bawah tanah yang memicu ketidakstabilan lereng.
DPR minta pemerintah prioritaskan pencegahan dan mitigasi bencana untuk kurangi kerugian ekonomi yang terus berulang di Indonesia.
ADA dua artikel yang ditulis Phil O’Keefe, Ken Westgate, dan Ben Wisner dalam dua tahun berturut-turut: 1976 dan 1977.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti masih minimnya anggaran mitigasi bencana di Indonesia, di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan kerentanan wilayah.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti alih fungsi lahan dan menurunnya daya dukung lingkungan sebagai faktor utama yang memperparah dampak bencana alam.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyebut, tanah longsor tidak hanya semakin sering terjadi, tetapi juga menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar.
BNPB akan segera menyalurkan bantuan stimulan perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak bencana Sumatra.
BNPB mencatat telah terjadi 243 kejadian bencana di Indonesia sepanjang tahun 2026.
BNPB juga menyalurkan bantuan dana tunggu hunian bagi warga yang memilih tinggal sementara di rumah keluarga atau sanak saudara. Bantuan tersebut sebesar Rp600 ribu per bulan.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan tetap siaga mendampingi pemerintah daerah meski status tanggap darurat bencana di sejumlah wilayah di Sumatra telah dicabut.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti masih minimnya anggaran mitigasi bencana di Indonesia, di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan kerentanan wilayah.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti alih fungsi lahan dan menurunnya daya dukung lingkungan sebagai faktor utama yang memperparah dampak bencana alam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved