Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
MENINDAKLANJUTI terjadinya kelangkaan gas LPG 3 kg di beberapa kecamatan dalam minggu-minggu terakhir ini, Pemkab Musi Banyuasin (Muba) telah surati Pertamina dan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan untuk memberitakan tambahan kuota gas LPG 3 kg melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muba.
Kepala Dinas Dagperin Azizah mengatakan memang dalam minggu-minggu terakhir ini banyak menerima laporan masyarakat terkait adanya kelangkaan gas 3 kg di beberapa kecamatan diantaranya di Kecamatan Sanga Desa dan Kecamatan Lawang Wetan dan Kecamatan lainnya.
"Kita secara bertahap akan mencarikan solusi terkait adanya kelangkaan tersebut, yaitu dengan melakukan pemantauan langsung oleh Tim Bapokting ke beberapa Agen dan Pangkalan di wilayah kecamatan tersebut," ucap Azizah, Rabu (27/10).
Ia menjelaskan, hasil pantauan langsung dan informasi dari beberapa pangkalan gas 3 kg diperoleh keterangan penyebab terjadinya kelangkaan gas 3 kg diantaranya, keterlambatan pasokan dari Pertamina ke Agen dan jadwal pengiriman yang tidak sesuai sehingga mengganggu distribusi gas 3 kg.
"Selain itu, menurut agen terjadi pengurangan pasokan dari Pertamina karena adanya penambahan agen dimana penambahan agen belum diikuti dengan penambahan kuota sehingga terjadi kecenderungan pengurangan kuota agen yang lain," jelasnya.
Azizah juga menyebutkan, menyikapi hal tersebut Disdagperin Muba telah melakukan RDP dengan Komisi III DPRD dengan mengundang seluruh Agen Gas 3 kg dan Pihak Pertamina. Selain itu, Disdagperin telah berkoordinasi dan rapat dengan Dinas ESDM Provinsi Sumsel pada minggu lalu terkait hal ini.
"Tindak lanjut yang dilakukan untuk meminimalisir kelangkaan gas subsidi 3 kg ini adalah kami mengirimi surat ke Pertamina dan Dinas ESDM Provinsi untuk permintaan penambahan kuota gas 3 kg di Kab. Muba dan memaksimalkan pengiriman sesuai jadwal dan tidak mengurangi kuota masing-masing agen,"jelasnya.
Plt Bupati Muba Beni Hernedi mengatakan Pemkab Muba langsung mengambil langkah-langkah konkrit terkait kelangkaan gas 3 kg ini, yaitu menyurati pihak pertamina untuk ditambah quota Muba. Hal ini sangat urgen dan mendesak untuk penambahan gas subsidi ini, karena terdapat beberapa indikasi pengguna gas 3 kg di Muba memang meningkat yang disebabkan adanya pandemi Covid-19, dimana pelaku usaha menengah besar banyak yang turun omzetnya sehingga terpaksa menggunakan gas 3 kg.
"Selain itu di Kabupaten Muba banyak nelayan yang menggunakan gas sebagai bagian dari konversi bbm premium bagi nelayan. Nah, ini tentu memberikan pengaruh pada ketersediaan Gas 3 kg. Karena itu kita minta tambahan kuota sekitar 1300 MT lebih dari kuota sebelumnya yaitu dari 13.993 MT menjadi 15.392, 30 MT selain itu kita harapkan warga yang mampu untuk tidak menggunakan gas 3 Kg ini karena sesuai ketentuan dan peraturannya gas 3kg diperuntukan bagi warga Miskin Muba," pungkasnya. (OL-15)
Ini kata BMKG. soal anggapan sebagian orang yang menganggap bahwa gempa Banyuasin tidak lazim karena terjadi di wilayah yang belum pernah terjadi gempa.
Sebayak tujuh program prioritas yang akan dijalankan dalam upaya percepatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan di Sumatra Selatan (Sumsel).
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
GUBERNUR Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru meminta Presiden Prabowo Subianto membantu penyelesaian pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di OKU Selatan.
GUBERNUR Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, meniadakan open house pada lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah dan meminta masyarakat untuk perkuat silaturahmi dengan keluarga
Sebanyak 5.815 unit rumah yang tersebar di 17 Kabupaten/kota di Sumatra Selatan (Sumsel) akan dibedah sepanjang tahun 2025.
KELANGKAAN hingga tingginya harga gas elpiji 3 kilogram (kg) di kawasan Provinsi Aceh jalan terus. Sejak tiga pekan terakhir hingga Minggu (6/7), belum ada tanda-tanda membaik.
KETUA Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi meminta pemerintah membatalkan wacana penerapan kebijakan satu harga untuk elpiji 3 kg.
KELANGKAAN dan melambungnya harga gas elpiji 3 kg (gas melon) di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Kementerian ESDM menyatakan PT Pertamina (Persero) menjadi pelaksana penyaluran elpiji 3 kilogram (kg) satu harga secara nasional.
PEMERINTAH tengah merumuskan kebijakan baru terkait penetapan harga elpiji 3 kilogram menjadi satu harga nasional. Kebijakan ini ditargetkan mulai berlaku pada 2026.
Untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi energi khususnya gas elpiji 3 kg, Pertamina Patra Niaga menyiapkan tambahan pasokan sebesar 7,38 juta tabung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved