Ciptakan Tata Kelola Pemerintah Bersih, Pemkab Simalungun Gandeng APIP

AGAR tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih, Pemerintah Kabupaten Simalungun akan menggandeng Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan diikutsertakan sebagai aparat penegak hukum. 

Demikian disampaikan oleh Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Toba di Labersa Toba Hotel, Balige, Sumatra Utara, Kamis (14/10). 

"Apapun yang kami berikan pada akhir bulan itulah rezeki kita bersama-sama. Penghasilan yang harus disampaikan kepada istri sebagai pengelola keuangan keluarga, dan diminta agar istri bertindak sebagai KPK-nya internal keluarga," katanya.

Selain Kabupaten Simalungun, rakor tersebut juga turut diikuti dan dihadiri dari Kabupaten Samosir, Humbang Hasundutan, dan Tapanuli Utara.

Sebelumnya Wakil Gubernur Sumut, H. Musa Rajekshah dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan KPK RI yang terus memberikan perhatian kepada pemerintah daerah agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih di wilayah Sumatra Utara.

“Pemerintah Sumatara Utara mendukung penuh kegiatan pembatasan korupsi, dalam hal ini dilaksanakan rapat koordinasi dalam lingkungan pemerintah kabupaten dan kota maupun provinsi. Kami berharap kegiatan ini berjalan dengan baik dan menjadi perhatian lebih bagi pemerintahan kota, kabupaten, dan provinsi,” ujarnya. 

Sementara Direktur I Korupsi KPK, Didik Agung Widjanarko berharap agar hadirnya ibu-ibu dapat menjadi warning atau menjadi KPK dalam rumah tangganya yang dapat mengontrol mengawasi kerja suaminya dalam memimpin daerahnya dan bukan menjadi suporter untuk melakukan tindak korupsi.

“Tujuan acara ini dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih transparan akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pada pemerintahan daerah melalui program pemberantasan korupsi terintegrasi,” kata Didik. 

Untuk menghasilkan sebuah komitmen dalam melaksanakan perbaikan dan memperkuat sistim tata kelola pemerintahan daerah Didik berharap agar menghindari dan mencegah ijon proyek, pengaturan proyek, yang tidak sah dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD.

"Tidak melakukan intervensi terhadap proses pengadaan, mark-up dan lainnya yang tidak sah dalam proses pengadaan dan pengangaran barang dan jasa. Memaksimalkan upaya sertifikasi tanah milik Pemda dalam rangka mencapai 100% sertifikat tanah pada tahun 2025, penertiban aset yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, dan penertiban prasarana dan utilitas, penguatan pengawasan oleh APIP terutama mencakup anggaran, SDM dan dukungan independensi APIP. Pembangunan sistem pengaduan masyarakat melalui whistleblowing system terintegrasi dengn KPK. Melaksanakan penanganan Covid 19 deng transparan akuntabel dan bebas korupsi," tandanya. 

Selain itu Didik berpesan agar menghindari dan mencegah terjadinya jual beli jabatan pada pengisian jabatan ASN. 

"Mencegah korupsi di sektor pendapatan asli daerah dan mengoptimalkan potensi PAD. Melaksanakan rencana aksi dalam program pembrantasan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan," pesannya. (AP/OL-10)