Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung (Babel)
meminta PT Timah Tbk menyesuaikan harga pembelian timah rakyat, seiring
melonjaknya harga timah dunia saat ini yang mencapai 36.000 US dolar
metrikton.
Permintaan itu, disampaikan anggota DPRD Babel dari Partai Golkar Harianto. Menurutnya, keluhan murahnya PT Timah membeli timah diketahui dia saat meninjau langsung lokasi pertambangan yang berada di beberapa wilayah Kabupaten Bangka Tengah, Bangka selatan dan Bangka.
Ia menyebutkan, PT.Timah merupakan perusahaan plat merah ternama (BUMN),
yang seharusnya selalu siap memberi payung hukum serta legalitas agar para
penambang bisa bekerja dengan tenang.
"Fakta yang terjadi dilapangan, para penambang yang beraktivitas di lokasi IUP Timah, enggan untuk mengurus perizinan guna melegalkan aktivitas tambang yang dilakukan dan menjadi mitra resmi." kata Harianto, Kamis (30/1).
"Makanya penambang lebih memilih jalur ilegal dikarenakan PT.Timah membeli
harga timah lebih murah jika dibandingkan dengan penampungan liar. Jadi
bagi mereka tidak ada gunanya bertambang secara legal tetapi dari faktor
pendapatan hasilnya tidak sesuai,"ujarnya menyampaikan keluhan penambang.
Ia menyampaikan, pada Februari 2021 PT. Timah menetapkan harga 210.000 /
sn disaat harga logam dunia 24.000 dengan nilai tukar USD 14.000. September ini kala harga logam dunia sempet mencapai angka 36.000 dengan nilai tukar USD yg sama tidak dapat dipungkiri terjadi kenaikan harga logam
dunia yang sangat signifikan.
"Tetapi disayangkan hingga sekarang belum ada kebijakan yang dilakukan BUMN
ini untuk menaikan harga beli kepada para penambang," ungkapnya.
Ia menilai, kondisi seperti ini sangat dikhawatirkan akan menimbulkan terjadinya penyelundupan timah melalui jalur ilegal. Dan mengakibatkan kerugian negara serta pendapatan untuk daerah Bangka Belitung. Sangat disayangkan kalau ini benar sampai terjadi.
Merujuk permasalahan tersebut, sudah waktunya PT.Timah lebih mempertimbangkan harga yang ditetapkan. Apalagi di masa pandemi ini, sangat berpengaruh pada ekonomi masyarakat. Apalagi sebagai perusahaan BUMN yang berpusat di Babel, sudah seharusnya kesejahteraan masyarakat setempat menjadi pertimbangan utama.
"Saya sangat mengharapkan PT.Timah dapat lebih pro kepada Babel, dengan
mengambil kebijakan untuk menaikkan harga pembelian biji timah dari penambang, pastinya perekonomian disini juga akan lebih baik dan taraf hidup masyarakat Bangka Belitung akan ikut meningkat," tutupnya. (OL-13)
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Langkah penjajakan investasi tersebut dianggap amat penting, karena Indonesia disebut berkontribusi sekitar 18% terhadap pasokan timah dunia.
PT Timah Tbk resmi mengumumkan peluang kerja sama kemitraan tambang yang terbuka bagi para mitra potensial khusunya penambangan di laut dengan Kapal Isap Produksi.
DALAM upaya memperkuat transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik serta para pemegang saham, PT Timah Tbk menggelar Public Expose Insidentil secara daring pada Rabu (15/10).
Dalam upaya memperkuat transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik serta para pemegang saham, PT Timah Tbk menggelar Public Expose Insidentil secara daring pada Rabu (15/10).
Pemerintah melalui Kejaksaan Agung baru-baru ini menyerahkan sejumlah aset rampasan negara senilai sekitar Rp6-7 triliun, termasuk enam smelter timah
KPK merasa puas dengan keputusan hakim memberikan pidana denda dan pengganti kepada Antonius, yang dinilai sesuai dengan harapan jaksa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved