Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung (Babel)
meminta PT Timah Tbk menyesuaikan harga pembelian timah rakyat, seiring
melonjaknya harga timah dunia saat ini yang mencapai 36.000 US dolar
metrikton.
Permintaan itu, disampaikan anggota DPRD Babel dari Partai Golkar Harianto. Menurutnya, keluhan murahnya PT Timah membeli timah diketahui dia saat meninjau langsung lokasi pertambangan yang berada di beberapa wilayah Kabupaten Bangka Tengah, Bangka selatan dan Bangka.
Ia menyebutkan, PT.Timah merupakan perusahaan plat merah ternama (BUMN),
yang seharusnya selalu siap memberi payung hukum serta legalitas agar para
penambang bisa bekerja dengan tenang.
"Fakta yang terjadi dilapangan, para penambang yang beraktivitas di lokasi IUP Timah, enggan untuk mengurus perizinan guna melegalkan aktivitas tambang yang dilakukan dan menjadi mitra resmi." kata Harianto, Kamis (30/1).
"Makanya penambang lebih memilih jalur ilegal dikarenakan PT.Timah membeli
harga timah lebih murah jika dibandingkan dengan penampungan liar. Jadi
bagi mereka tidak ada gunanya bertambang secara legal tetapi dari faktor
pendapatan hasilnya tidak sesuai,"ujarnya menyampaikan keluhan penambang.
Ia menyampaikan, pada Februari 2021 PT. Timah menetapkan harga 210.000 /
sn disaat harga logam dunia 24.000 dengan nilai tukar USD 14.000. September ini kala harga logam dunia sempet mencapai angka 36.000 dengan nilai tukar USD yg sama tidak dapat dipungkiri terjadi kenaikan harga logam
dunia yang sangat signifikan.
"Tetapi disayangkan hingga sekarang belum ada kebijakan yang dilakukan BUMN
ini untuk menaikan harga beli kepada para penambang," ungkapnya.
Ia menilai, kondisi seperti ini sangat dikhawatirkan akan menimbulkan terjadinya penyelundupan timah melalui jalur ilegal. Dan mengakibatkan kerugian negara serta pendapatan untuk daerah Bangka Belitung. Sangat disayangkan kalau ini benar sampai terjadi.
Merujuk permasalahan tersebut, sudah waktunya PT.Timah lebih mempertimbangkan harga yang ditetapkan. Apalagi di masa pandemi ini, sangat berpengaruh pada ekonomi masyarakat. Apalagi sebagai perusahaan BUMN yang berpusat di Babel, sudah seharusnya kesejahteraan masyarakat setempat menjadi pertimbangan utama.
"Saya sangat mengharapkan PT.Timah dapat lebih pro kepada Babel, dengan
mengambil kebijakan untuk menaikkan harga pembelian biji timah dari penambang, pastinya perekonomian disini juga akan lebih baik dan taraf hidup masyarakat Bangka Belitung akan ikut meningkat," tutupnya. (OL-13)
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Dalam rancangan yang disepakati DPRD dan Pemkab Klungkung, fokus utama diarahkan pada pengembangan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.
Sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
PT Timah Tbk melalui anak usahanya, PT Timah Industri, meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rooftop berkapasitas 303,1 kilowatt peak (kWp) di kawasan industri Cilegon.
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
PT Timah, melalui anak usahanya PT Timah Karya Persada Properti, berkomitmen mendukung program tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah.
Komisi VI DPR RI mendorong pemerintah segera menetapkan harga pokok mineral (HPM) timah. Penetapan itu dibutuhkan sebagai langkah strategis memperbaiki tata kelola pertambangan.
Sosok nakhoda baru PT Timah, Restu Widiyantoro, diharap dapat membawa angin segar dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang mengedepankan bisnis yang berkelanjutan.
PERUSAHAAN peleburan timah atau smelter PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) menggugat terdakwa korupsi tata niaga timah, Harvey Moeis, ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang Bangka Belitung (Babel).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved