Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
DPW Partai nasDem Jawa Timur serentak menggelar vaksinasi di 10 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Langkah ini untuk membantu program percepatan vaksinasi yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19.
''Kali ini yang menjadi target vaksinasi dari DPW NasDem Jatim adalah 25 ribu dosis vaksin khusus untuk lingkungan pondok pesantren,'' kata Ketua Gugus Tugas Vaksinasi DPW Partai Nasdem Jatim, Suhandoyo di Surabaya, Minggu (22/8).
Alasan dipilihnya pondok pesantren, lanjutnya, salah satunya sebagai upaya untuk menyelamatkan generasi muda dari penyebaran virus Covid-19 yang begitu membahayakan. "NasDem Jatim ingin membantu dengan menggelar vaksinasi di pondok pesantren ini, agar bangsa Indonesia tidak kehilangan generasi yang sehat. Sekarang kita lihat, berapa banyak jumlah anak-anak atau generasi muda yang menempuh pendidikan di pondok pesantren? Banyangkan kalau seandainya mereka banyak yang sakit? Tentu kita semua tidak mengharapkan itu terjadi," kata Suhandoyo.
Dijelaskannya lebih lanjut, pada lingkungan pondok pesantren sebagian besar adalah usia anak-anak hingga remaja. Hal ini bertepatan dengan rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang telah menerbitkan dosis vaksin untuk anak usia 12 tahun hingga 17 tahun. "Jadi, vaksinasi yang kita gelar di pondok pesantren ini, untuk anak
usia 12 hingga 17 tahun," sambung Suhandoyo.
Sementara Ketua DPP Partai NasDem Bidang Agama dan Masyarakat Adat, Hasan Ammninudin mengapreasiasi apa yang dilakukan Nasdem Jatim dengan membuat gerakan vaksinasi di pondok pesantren. Pasalnya, pondok pesantren merupakan satu-satunya tempat proses belajar mengajar yang saat ini sudah melakukan pembelajaran tatap muka.
"Dengan vaksinasi ini kita berharap agar proses pembelajaran langsung ini bisa berjalan aman dari pandemi. Ya paling tidak, bisa meyakinkan bahwa yang terlibat di situ seperti ustazah, ustaznya, santri, dan santriwatinya semua sehat, dan belajarnya tidak terganggu bayangan-bayangan penyebaran virus Corona ini," tutup Hasan Aminuddin.
Pada kegiatan tersebut, DPW NasDem Jatim mengawali kegiatan vaksinasi di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong di Kabupaten Probolinggo, yang merupakan salah satu lembaga pendidikan agama tertua. (FL/OL-10)
Gubernur Khofifah dukung RSUD Dr Soetomo di konferensi ACGME Amerika Serikat guna tingkatkan kualitas pendidikan tenaga medis Jatim standar internasional.
Gubernur Khofifah juga menyampaikan apresiasi atas berbagai dukungan strategis Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia dan Jawa Timur khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji.
KANTOR Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Jatim menyiapkan Rp24,6 triliun untuk melayani masyarakat yang hendak tukar uang guna menyiapkan hari raya Idul Fitri 1447 atau Lebaran 2026.
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
Gunung Semeru di Lumajang-Malang erupsi Selasa malam (17/2), kolom abu mencapai 800 meter. PVMBG ingatkan masyarakat hindari radius bahaya 5-17 km dari kawah.
Lokasi pengamatan dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan keterbukaan ufuk barat, minim polusi cahaya, kondisi atmosfer yang baik, serta aksesibilitas dan keamanan lokasi.
Data yang dikumpulkan dari lebih dari 1,2 juta kehamilan, menunjukkan bahwa vaksinasi covid-19 memberikan manfaat bagi perempuan hamil.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19 menyebut varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI dan professor di Griffith University, Tjandra Yoga Aditama, menanggapi perihal melonjaknya kasus covid-19 di Asia Tenggara seperti Thailand.
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved