Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PEMERINTAH Kabupaten Malang, Jawa Timur mengungkapkan penyebab terhambatnya pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) disebabkan pemerintah desa ketakutan berurusan dengan aparat penegak hukum (APH). BLT DD yang sangat dibutuhkan warga terdampak pandemi covid-19 itu tahap pertama baru terealisasi 67% atau Rp67,956 miliar dari pagu Rp76,450 miliar dan tahap kedua hanya 14% atau Rp21,049 miliar.
"Kebanyakan perangkat desa ketakutan sehingga terjadi kehati-hatian akhirnya tidak berani pada penyerapan anggaran. Padahal itu sebagai syarat kelengkapan pencairan berikutnya," tegas Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto, Minggu (8/8).
Karena itu Pemkab Malang memperkuat kerja sama dengan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan guna memberikan dukungan kepada pemerintah desa terkait optimalisasi penyerapan anggaran dana desa.
"Kami menyiapkan kerja sama, MoU diformalkan dengan APH sehingga ada legal opini dan dukungan terhadap penyerapan anggaran. Hal itu bisa menjadi dasar hukum," katanya.
Semestinya, perangkat desa tidak perlu takut dalam menggunakan dana desa sepanjang itu transparan dan akuntabel. Tapi, kenyataannya, 46 desa tersebar di 10 kecamatan dari 378 desa belum mengajukan persyaratan sesuai aturan. Di sisi lain, keterlambatan melengkapi persyaratan membuat pencairan terhenti sampai periode Mei-Juni.
Pemkab Malang mencairkan dana desa dan BLT DD bagi yang sudah lengkap syaratnya dengan merapel sampai Agustus 2021. Adapun syarat yang harus dipenuhi di antaranya pemerintah desa harus melengkapi laporan penggunaan dana dan capaian output tahun sebelumnya, termasuk laporan capaian tahap pertama minimal 50%. Selain itu harus ada peraturan kepala desa tentang penetapan jumlah penerima BLT 2021. (OL-15)
PEMERINTAH bakal memayungi Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih itu dapat menikmati fasilitas kredit
Saat ini berbagai program pembangunan pusat dilakukan di desa, namun peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi masih perlu dioptimalkan.
Meski dalam sepuluh tahun terakhir, prevalensi stunting terus mengalami penurunan, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan prevalensi stunting masih 21,5%.
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menggelar Sekolah Antikorupsi yang diikuti 7.810 kepala desa se-Jawa Tengah.
Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk berharap program ‘JAGA DESA’ ini dapat menjadi langkah strategis untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dana desa,
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Penilaian terhadap potensi atlet tak melulu didasarkan pada raihan gelar, namun juga mempertimbangkan peluang mereka untuk berkembang.
Tujuan utamanya adalah menyegarkan pikiran, melepas stres, sekaligus mendekatkan diri dengan alam.
Daftar 25 SMP terbaik di Jawa Timur berdasarkan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN), yang mencatatkan prestasi gemilang dalam enam tahun berturut-turut.
Sistem penilaian SPMB Jalur Nilai Prestasi Akademik SMA dihitung dari gabungan rata-rata nilai rapor SMP semester 1-5 dan indeks SMP asal yang tercatat oleh Dindik Jatim.
Biro Adpim Jatim menjadi satu-satunya instansi pemerintah daerah yang berhasil meraih penghargaan di ajang prestisius IDEAS 2025.
RATUSAN sopir truk berunjuk rasa di kawasan Puspa Agro Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka menolak aturan Over Dimension and Over Loading (ODOL), Kamis (19/6)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved