Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SATU tahun lebih sudah Indonesia dilanda pandemi covid-19. Salah satu sektor yang paling terpuruk akibat wabah itu adalah ekonomi. Itu sebabnya, sambil terus mengupayakan kesehatan, pemerintah juga gencar membangkitkan perekonomian.
Salah satu upaya membangkitkan perekonomian tersebut yakni dengan membantu para pelaku usaha mikro, kecil dan menangah (UMKM), dengan memberikan kredit, pelatihan, dan bantuan lain. Sebab UMKM diyakini sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional.
Baca juga: Afghanistan Tertarik dengan Produksi Kaca, Tekstil, dan Teh Jateng
Sayangnya, hal itu sepertinya belum terjadi di sektor industri kecil dan menengah (IKM) konveksi. Terbukti sampai kini para pelaku IKM masih kesulitan mendapat bahan baku tekstil. Padahal sudah 1,5 tahun diberlakukannya aturan Pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.161/PMK 010/2019, PMK No.162/PMK. 010/2019 dan PMK No.163/ PMK.010/2019 terkait Pemberlakuan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS)/Safeguards terhadap impor tekstil dan produk tekstil (TPT).
Menurut salah seorang pelaku IKM di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Asep Setia, sampai kini mereka mengalami kelangkaan, jenis jenis bahan baku, seperti jenis kain Spandex, Aty Way, Ity Crepe, Cerutty Babydoll, Lady zara, Sakila Twill. Hal tersebut juga di perburuk dengan harga jual bahan baku tersebut yang mengalami kenaikan signifikan dengan rentang 20% sampai dengan 30% per yard.
Hal senada dikatakan pelaku IKM lainnya, Jamal dari Cigondewah, kota Bandung Jawa Barat. Menurutnya, kelangkaan bahan baku greige untuk industri knitting sebesar 90% sangat terasa, sehingga berimbas kepada output penjualan yang mengalami penurunan. Padahal saat ini kondisi pasar sedang mengalami peningkatan.
"Saat ini kami berinisiatif untuk mencoba melakukan import bahan dasar (greige) atau benang untuk dapat diproses sendiri apabila memungkinkan, namun kembali terkendala permasalahan perizinan. Selain itu mereka juga merasa cukup terdesak permasalahan kelangkaan bahan baku dan ditambah tren penyedia bahan lokal yang terus menaikan harga jual," tuturnya.
IKM asal Surakarta, Jawa Tengah, Hariadi menjelaskan bahwa kelangkaan bahan baku itu membuat cost finishing ikut mengalami kenaikan. "Kondisi ini tentu disayangkan lantaran saat ini kondisi pasar sedang mulai beranjak bangkit setelah beberapa waktu terpuruk."
Itu sebabnya, ia dan rekan-rekan pelaku IKM konveksi lainnya berharap pemerintah segera turun tangan dan memberikan solusi terkait kelangkaan bahan baku tekstil tersebut. Sebab di masa pandemi covid-19 seperti saat ini, ketika banyak orang mengalami kesulitan dan bersiap untuk bangkit, kehadiran pemerintah memang sangat dibutuhkan.
"Kekurangan bahan baku kain ini sebenarnya adalah sebuah permasalah klasik, karena selain permasalahan yang disebakan oleh diberlakukannya safeguard dan juga pandemi covid-19 yang belum berakhir, masalah ini selalu terjadi sebagai akibat tidak adanya keterbukaan informasi tentang kapasitas dan kemampuan produksi aktual dari produsen hulu nasional. Dampaknya adalah pola produksi industri hulu tidak terintegrasi dan tidak tersistem dengan kebutuhan kain di pabrikan pakain jadi, konveksi, keperluan batik, dan pabrikan printing," ujar Hariadi.
Itu sebabnya, ia amat menyayangkan hal itu. Sebab ujung tombak nilai penjualan terbesar dari industri tekstil adalah para pelaku IKM konveksi dan menyerap tenaga kerja yang cukup besar. (RO/A-1)
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
ASOSIASI Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) menggelar pertemuan dengan jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai guna membahas berbagai persoalan strategis dalam penguatan ekosistem industri tekstil nasional dari sektor hulu hingga hilir.
Pelaku industri kecil menengah (IKM) Kota Bandung siap untuk memperluas pasar ekspor, terutama melalui kemitraan manufaktur dengan pelaku industri kreatif Australia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap identitas mafia penyelundupan tekstil, baja, dan barang lainnya yang siap ditangkap.
Hingga kuartal I 2025, investasi baru di sektor industri tekstil mencapai Rp5,40 triliun, menyerap 1.907 tenaga kerja tambahan, dan menjaga total lapangan kerja pada angka 3,76 juta orang.
ekonom menyebut gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia berpotensi semakin besar, terutama di industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved