Tawarkan Proyek Strategis, Kalsel Gandeng Investor Korea 

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) berhasil mengandeng PT Fasific Global Investment, asal Korea Selatan untuk melakukan kajian investasi di Banua. Sedikitnya empat investasi infrastruktur strategis ditawarkan lengkap dengan kajian komprehensif benefit.

Empat proyek strategis bidang infrastruktur bernilai triliunan rupiah tersebut tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Kalsel.

Langkah awal komitmen untuk keseriusan penjajakan kerja sama tecermin dalam penandatanganan nota kesepahaman/memorandum of understanding (Mou), Jumat (2/7) di ruang rapat Kantor Gubernur Kalsel, Perkantoran Setda Kalsel, Banjarbaru.

Baca Juga: Kalsel Kembangkan Integrasi Sawit-Sapi

Penandatangan MoU Pemprov Kalsel dengan perusahaan di bawah naungan Fasific Group dilakukan Chairman of Pacific Group Kim Young O selaku pihak Pertama dan dari Pemerintah Provinsi Kalsel ditandatangani PJ Gubernur Kalsel Safrizal ZA, selaku pihak kedua yang disaksikan Ketua DPRD Kalsel Sufian HK.

Turut hadir  Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina; Kepala Bappeda Kalsel Nurul Fajar Desira; dan pejabat terkait.

Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, Nurul Fajar Desira di awal pertemuan memaparkan, salah satu proyek strategis yang ditawarkan yakni Proyek Jembatan Pulau laut-daratan Kalimantan senilai Rp3,6 triliun. Saat ini, jembatan yang terletak di antara Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu itu sudah terbangun jalan penghubung. Sementara, bentang utama jembatan akan dibangun sepanjang 700 meter.

Proyek lain adalah Jalan Lintas Banjarbaru-Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu yang sudah memiliki Kawasan Ekonomi Terpadu (KET). “Jalan sepanjang 157 kilometer ini akan melintasi Pegunungan Meratus yang bisa mempercepat jarak tempuh dibanding jalur yang digunakan masyarakat saat ini, sehingga waktunya lebih cepat,” terang Fajar.

Estimasi biaya proyek ini Rp14,3 triliun dengan tawaran pola pinjaman daerah kepada investor.

Selanjutnya, proyek yang ditawarkan yakni jalur kereta api sepanjang 215 kilometer yang menghubungkan Kota Banjarmasin-Tanjung Kabupaten, Tabalong dengan perkiaraan biaya Rp25,7 triliun.

Pembangunan Pelabuhan Trisakti baru senilai Rp220 miliar di Kota Banjarmasin juga jadi alternatif investor Korsel yang berminat berinvestasi di Kalsel. Jika proyek ini ditambah dengan kawasan industry terpadu di Mantuil, investasi diperkirakan mencapai Rp2 triliun.

“Kita tawarkan proyek pelabuhan, lengkap dengan kawasan ekonomi terpadu dan jalan aksesnya,” jelas Fajar.

Terakhir disampaikan Fajar, proyek tambahan yang ditawarkan Pemprov Kalsel adalah pembangunan Pusat Jantung Terpadu di RSUD Ulin Banjarmasin senilai Rp175 miliar dengan pola kerja sama berupa pinjaman.

Penjabat Gubernur Kalsel, Safrizal ZA mengatakan, setelah penandatanganan MoU ini, akan dilanjutkan dengan tahapan lain yang lebih detil, sehingga bisa dilakukan Memorandum of Agreement (MoA).

“Kita harapkan jarak MoU dan MoA tidak terlalu lama, karena perencanaan ini bagi Kalsel sudah lama sekali, sejak 2016 direncanakan,” ujarnya usai melakukan petemuan.

Dikatakannya, banyak proyek pembangunan di Kalsel, namun yang ditawarkan hanya sebagian. Karena menjadi skala prioritas yang diyakni mampu memberikan dampak luas terhadap perekonomian Kalsel.

Ditegaskannya lagi, Kalsel memiliki masa depan cerah terkait dunia usaha ini. Karena terdapat banyak potensi, mulai perkebunan, kekayaan laut, kekayaan alam dan sebagainya.

Namun diakuinya, untuk mengolah hasil yang maksimal, diperlukan infrastruktur dan sarana/prasarana yang memadai. Karenanya, kerja sama lebih banyak ditujukan kepada penyediaan infrastruktur hingga bisnis lain bisa terdorong.

“Infrastuktur rumah sakit bonus saja ini, karena Korea terkenal dengan medical bisnis yang baik, maka belajar dengan Korea sesuatu yang lumrah,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menyambut baik penjajakan kerja sama Pemprov Kalsel dengan PT Pasifik Global Investment Management ini. Diharapkan kerja sama lebih konkret segera terwujud dan berkelanjutan.

Menurutnya, keterbatasan dana pemerintah dalam pembiayaan pembangunan tidak bisa dipungkiri, sehingga upaya percepatan pembangunan perlu melibatkan pihak swasta atau investor. “Kami mendukung penuh upaya ini,” tegasnya. (RO/OL-10)