Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Dance Yulian Flassy sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua.
“Untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sekaligus pelayanan publik di Provinsi Papua berjalan dengan sebaik-baiknya,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan dikutip dari siaran pers, Senin (28/6).
Lebih lanjut Benni menjelaskan penunjukkan Plh kepala daerah hal yang lumrah. Hal itu tidak hanya terjadi di Papua, juga di daerah-daerah lain.
Baca juga: Konsumsi Ikan Buntal Empat Warga Sikka Meninggal, 6 Dirawat
Ia mengatakan pelaksana harian Gubernur untuk Provinsi Papua bertujuan mempercepat penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2021. Sebab, dalam proses penyalurannya, terdapat beberapa dokumen yang belum bisa dilengkapi Pemerintah Provinsi Papua, yakni dokumen yang harus ditandatangani kepala daerah.
Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe, ujar Benni, saat ini, melakukan perawatan karena sakit. Adapun posisi Wakil Gubernur Papua masih kosong karena Klemen Tinal meninggal dunia.
“Jadi, (penunjukan Plh) untuk mendorong percepatan pemenuhan dokumen-dokumen persyaratan penyaluran DAK," terangnya.
Alokasi DAK untuk Papua, ujar Benni, diharapkan, dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat di seluruh Provinsi Papua.
Benni menjelaskan, kunjungan kerja Kemendagri secara langsung ke Papua, diharapkan dapat menyelesaikan kesalahpahaman dan mengakhiri polemik yang terjadi soal penunjukkan Plh Gubernur Papua. (OL-1)
UU Pempda mengamanatkan pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat bisa mendampingi apabila kabupaten/kota di bawahnya mengalami permasalahan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengangkat Teguh Setyabudi sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Food Station Tjipinang Jaya.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved