Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
IKATAN Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Utara menilai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro di wilayahnya masih relevan untuk menekan penularan Covid-19. Hal itu dikatakan Ketua IDI Sumut Edy Ardiyansyah menanggapi usulan lima organisasi profesi dokter kepada pemerintah untuk menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Bagi kami, pemberlakuan PPKM masih relevan dan masih bisa diterima," ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (19/6).
Dia menilai secara prinsip jenis kebijakan yang diterapkan dalam penanganan pandemi tidak menjadi masalah yang berarti. Apakah itu PPKM atau PSBB. Yang terpenting adalah bagaimana penerapan dan pengawasannya bisa berjalan maksimal.
Bila penerapannya mengalami banyak kebocoran, kebijakan apapun yang diterapkan tidak akan berjalan efektif. Misalnya, bila ada daerah atau suspek tidak diawasi dengan benar, maka penularan virus tetap terus terjadi.
Bukan hanya IDI, dia yakin pada dasarnya semua organisasi atau perhimpunan dokter akan mendukung kebijakan pembatasan yang lebih ketat. Namun yang menjadi masalah sebenarnya adalah penerapan dan pengawasan harus benar-benar sesuai ketentuan.
"Tren penularan Covid-19 di Sumut hampir sama dengan beberapa provinsi besar lain di Pulau Jawa. Karena itu kebijakan penanganannya tergantung pertimbangan dan keputusan Satgas," jelasnya.
Sebelumnya, lima perhimpunan profesi dokter mendorong pemerintah agar kembali memberlakukan PSBB untuk menekan kasus Covid-19 yang meningkat siginifikan belakangan ini. Kelimanya adalah Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN) dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia (PERKI).
Mereka menilai PPKM berskala mikro sudah kurang tepat dilakukan pada kondisi saat ini. Pasalnya, penerapan kebijakan tersebut tidak dilakukan secara menyeluruh dan tidak disiplin.
Akibatnya, laju penularan masih terjadi di tengah masyarakat. Karena itu tindakan pembatasan perlu dilakukan secara menyeluruh dan serentak, yakni dengan pemberlakuan PSBB.(OL-15)
IDI tidak pernah mengeluarkan rilis atau pernyataan resmi tentang daftar minuman penyebab kanker.
Salah satu tantangan terbesar dalam kesehatan masyarakat saat ini adalah daya tarik produk tembakau, nikotin, dan turunannya seperti rokok dan vape, terutama bagi anak muda.
KETUA Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Slamet Budiarto menilai komunikasi Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin harus segera diperbaiki.
KETUA Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Slamet Budiarto mengatakan, melatih dokter umum untuk melakukan operasi caesar pada ibu hamil bisa menjadi opsi terakhir.
Konsep yang disebutkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa PPDS bisa melakukan praktik dokter umum sebenarnya merupakan konsep yang lama.
IDI Jawa Barat (Jabar) mengecam keras tindakan dokter kandungan berinisial MSF di Garut, Jabar. Dia diduga melakukan pelecehan seksual pada pasien
PEMERINTAH kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), meski kondisi Covid-19 selama seminggu terakhir mengalami tren penurunan.
Program ini merupakan bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
PEMPROV DKI Jakarta menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 selama 7 (tujuh) hari, mulai 8 hingga 14 Maret 2022.
KABUPATEN Cianjur, Jawa Barat, memperkuat kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro
PEMERINTAH Kota Malang, Jawa Timur, memperkuat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal itu dilakuikan setelah temuan pasien omikron pertama di Kabupaten Malang.
Jumlah kabupaten dan kota yang menerapkan PPKM level 1 meningkat dari 227 menjadi 238 kabupaten
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved