IKATAN Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Utara menilai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro di wilayahnya masih relevan untuk menekan penularan Covid-19. Hal itu dikatakan Ketua IDI Sumut Edy Ardiyansyah menanggapi usulan lima organisasi profesi dokter kepada pemerintah untuk menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Bagi kami, pemberlakuan PPKM masih relevan dan masih bisa diterima," ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (19/6).
Dia menilai secara prinsip jenis kebijakan yang diterapkan dalam penanganan pandemi tidak menjadi masalah yang berarti. Apakah itu PPKM atau PSBB. Yang terpenting adalah bagaimana penerapan dan pengawasannya bisa berjalan maksimal.
Bila penerapannya mengalami banyak kebocoran, kebijakan apapun yang diterapkan tidak akan berjalan efektif. Misalnya, bila ada daerah atau suspek tidak diawasi dengan benar, maka penularan virus tetap terus terjadi.
Bukan hanya IDI, dia yakin pada dasarnya semua organisasi atau perhimpunan dokter akan mendukung kebijakan pembatasan yang lebih ketat. Namun yang menjadi masalah sebenarnya adalah penerapan dan pengawasan harus benar-benar sesuai ketentuan.
"Tren penularan Covid-19 di Sumut hampir sama dengan beberapa provinsi besar lain di Pulau Jawa. Karena itu kebijakan penanganannya tergantung pertimbangan dan keputusan Satgas," jelasnya.
Sebelumnya, lima perhimpunan profesi dokter mendorong pemerintah agar kembali memberlakukan PSBB untuk menekan kasus Covid-19 yang meningkat siginifikan belakangan ini. Kelimanya adalah Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN) dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia (PERKI).
Mereka menilai PPKM berskala mikro sudah kurang tepat dilakukan pada kondisi saat ini. Pasalnya, penerapan kebijakan tersebut tidak dilakukan secara menyeluruh dan tidak disiplin.
Akibatnya, laju penularan masih terjadi di tengah masyarakat. Karena itu tindakan pembatasan perlu dilakukan secara menyeluruh dan serentak, yakni dengan pemberlakuan PSBB.(OL-15)
