Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
EPEDIMIOLOG UGM, Bayu Satria Wiratama menyebut, tes yang dilakukan pemerintah terhadap pemudik belum bisa menggambarkan kondisi sebenarnya. Pasalnya, kelemahan data tersebut, selain tes tersebut dilakukan secara acak, alat tes deteksi Covid-19 yang digunakan juga tidak disebutkan.
"Untuk menggambarkan kondisi sebenarnya, kita perlu kaidah yang benar dalam mengambil sampel secara acak," kata Bayu Satria, Selasa (11/5) dalam siaran pers Humas UGM.
Pernyataan tersebut menanggapi hasil tes acak yang dilakukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional terhadap 6.742 pemudik yang melalui pos penyekatan. Dari tes acak tersebut, sekitar 4.123 pemudik yang terkonfirmasi positif Covid-19, atau lebih dari 60 persen pemudik terkonfirmasi positif.
Menurutnya, jika tes secara acak menggunakan tes rapid antigen, swab PCR atau Genose C-19, angka terkonfirmasi positif sebesar itu menunjukkan hal yang cukup mengkhawatirkan. Namun begitu, tidak bisa menjadi dasar untuk mengatakan secara keseluruhan kondisi gambaran pemudik yang terpapar Covid-19.
"Untuk mencapai gambaran sebenarnya perlu sistematika pengambilan sampel acak yang sesuai kaidah," katanya.
Meski demikian, Bayu menilai positif kebijakan pelarangan mudik yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi adanya gelombang kedua pandemi. Jika tidak ada pelarangan mudik, kasus Covid-19 akan naik seperti yang terjadi di India.
Baca Juga: 324 Kabupaten/Kota Zona Oranye, Mayoritas Tujuan Mudik
Meski sudah ada larangan mudik, kata dia, masyarakat tetap ada yang mudik jauh-jauh hari sebelum aturan itu diberlakukan. Bahkan, mereka nekat menerobos pos-pos penyekatan mudik.
Bayu juga mempertanyakan, kenapa mudik dilarang tapi berwisata boleh? Selain penyekatan di perbatasan, Bayu juga menyarankan agar dilakukan pengetatan di wilayah tujuan mudik. Setiap pemudik yang sudah berada di tempat tujuan harus dites Covid-19 sebanyak dua kali di saat kedatangan dan dikarantina terlebih dahulu.
Selanjutnya, ia mengusulkan, ada penguatan sistem surveilans dan monitoring kasus di masing-masing wilayah terutama sampai tingkat RT/RW. Apabila sudah dilakukan deteksi dini dan diisolasi dengan cepat, kasus yang muncul dan penyebarannya bisa ditekan.
"Intinya jika memungkinkan semua pemudik yang kembali pulang dikarantina dulu 5 hari dan dites dua kali," paparnya.
Data pelaporan pemudik di tingkat RT/RW juga harus bagus. Mereka harus mencatat semua pemudik yang datang sampai dengan kontak dan alamat asal untuk dilaporkan ke satgas daerah. "Tujuannya untuk mempermudah kontak tracing jika terjadi kasus," kata dia.
Ia juga mengingatkan, sosialisasi menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, hingga mencuci tangan tetap menjadi kunci utama penanggulangan penyebaran Covid-19. Peran masing-masing individu tetap penting dalam pelaksanaan protokol kesehatan. (OL-13)
Baca Juga: Ini Sikap Gus Dur yang Bikin Tengku Zulkarnain Menangis
Pakar dari UGM mengomentari kebijakan penonaktifan PBI BPJS Kesehatan yang disebut dilakukan untuk memutakhirkan data penerima bantuan.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
INDONESIA masih dihantui oleh ekonomi bayangan. Ekonomi bayangan (Shadow economy) digambarkan sebagai keseluruhan aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah.
SOSIOLOG UGM Andreas Budi Widyanta, atau kerap disapa AB, menyoroti keputusan ulah pati (bunuh diri) pada anak SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang terjadi pada 29 Januari 2026 lalu.
SEKRETARIS Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM Sigit Priyanto, Rabu menegaskan, tahun 2026 ini, UGM akan menerima 10.000 mahasiswa baru baik jenang Sarjana (S1), Sarjana Terapan (D-4).
SNBP merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru yang didasarkan pada penelusuran prestasi akademik menggunakan nilai rapor, serta prestasi akademik dan nonakademik.
Dari kasus kematian di Pamekasan saja dapat diketahui bahwa case fatality rate (CFR) campak di Indonesia jauh melampaui ambang batas global.
PENETAPAN Kejadian Luar Biasa (KLB) karena suatu penyakit atau pun keracunan makanan di daerah memunculkan dilema bagi daerah tersebut.
KLB keracunan makanan hanyalah KLB lokal yang terjadi secara bersama-sama, bukan KLB yang saling terkait penularan antara satu provinsi dan provinsi lain.
Epidemiolog sekaligus peneliti Global Health Security, Dicky Budiman, mengatakan bahwa sebetulnya hal tersebut tidak mengagetkan karena covid-19 kini sudah menjadi endemi.
Melonjaknya angka covid-19 di negara-negara tetangga perlu menjadi sinyal kewaspadaan yang bukan hanya harus direspons otoritas kesehatan tetapi juga masyarakat.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) telah mengeluarkan Surat Edaran pada 28 Mei lalu mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved