Apresiasi Daerah yang Patuhi Soal Larangan Mudik

KEPUTUSAN pemerintah untuk melarang mudik lebaran tahun ini sebenarnya untuk kebaikan bersama. Pemerintah tidak mau Indonesia mengalami nasib sama seperti India yang dilanda gelombang kedua covid-19.

Karena itu, dengan berat hati Presiden Joko Widodo harus mengambil keputusan tersebut. Presiden pasti sadar betul bahwa keputusan itu sangat tidak populer karena mudik lebaran sudah menjadi tradisi yang turun temurun.

Baca juga: Soal Santri Mudik, Korlantas Sebut Kebijakan Masing-Masing Wilayah

Namun apa buat, demi kebaikan masyarakat, kebijakan itu harus diambil. Atas dasar itu Jaringan Mubalig Muda Indonesia (JAMMI) mengapresiasi sejumlah daerah yang mengikuti arahan Presiden Jokowi dan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mandagri) Tito Karnavian agar setiap daerah membuat aturan larangan mudik lebaran guna mencegah penularan covid-19.

“Dalam sepekan terakhir, kondisi India sungguh miris. Lonjakan kasus mencapai 380 ribu dalam satu hari, dan 4.645 kasus kematian pada Kamis (29/4).  Akibatnya rumah sakit penuh dan angka kematian melonjak. Itulah yang dikhawtirkan pemeritnah,” ujar  Koordinator nasional JAMMI, Irfaan Sanoesi.

Ia pun mengimbau agar Pemda lain mengikuti kebijakan larangan mudik ini. Pasalnya kasus positif covid-19 di Indonesia belum benar-benar reda. Bahkan menurutnya, jika lengah, akan meningkatkan kasus positif covid-19 yang menyebar ke pelosok daerah.

Irfaan menjelaskan kondisi India yang dihantam tsunami covid-19 padahal sempat mengalami kurva landai. Namun semuanya berubah signifikan ketika masyarakatnya lengah dan tidak patuh pada prokes.

“Berbagai tempat seperti ruang parkir dijadikan lokasi dadakan untuk melakukan kremasi jasad. Sedangkan penggali kubur bekerja 24 jam karena kasus kematian terus melonjak,” sambungnya.

Dia menambahkan bahwa India kini mulai kehabisan kasur di rumah sakit, obat-obatan, hingga tabung oksigen. Melihat penanganan pemerintah tak kunjung berimbas baik, dokter-dokter khawatir kondisi akan semakin memburuk sampai 2 minggu ke depan.

Tsunami kasus Covid-19 di India bisa terjadi di mana saja termasuk di Indonesia. Para ahli menyebut lonjakan di India karena kerumunan massa.

Dia mengajak momentum puasa Ramadan sekarang harus dijadikan momentum menahan hasrat ingin mudik ke kampung halaman. Menahan aktivitas masyarakat yang mengundang kerumunan. Jangan jadikan ritual keagamaan sebagai alasan untuk berkerumun di tengah virus korona yang mengintai. Jika daerah tersebut berada di zona hijau atau kuning,  harus tetap disiplin serta tidak lengah pada protokol kesehatan.

“Sebagaimana makna leksikal puasa adalah menahan. Kita wajib menahan diri untuk berkerumun bukber, menahan diri berkerumun untuk silaturahmi, dan menahan diri dari aktivitas-aktivitas yang menyebabkan lonjakan covid-19. Silaturahmi kepada orang tua penting. Tapi jauh lebih penting dan prioritas menjaga keselamatan orang tua dari covid-19,” tegasnya.

“Begitu juga jika dalam kondisi malaksanakan ritual agama (seperti shalat id berjamaah dan ziarah kubur) tidak memungkinkan karena berada di zona merah, sebaiknya dilaksanakan di rumah saja."

Dia menerangkan bahwa agama tidak menghendaki manusia menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan. Dalam konteks mudik di tengah pendemi covid-19, sebaiknya tidak mudik dahulu dan lebih baik memanfaatkan saluran teknologi.

“Wa laa tulquu biadiikum ilat tahlukah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Islam tidak membenarkan memaksakan kehendak yang menimbulkan kebinasaan. Sebagaimana kondisi hari ini, agar tidak menimbulkan penularan ke orang-orang yang kita cintai, sebaiknya tidak mudik untuk menjaga keselamatan bersama,” terangnya.

“Sihhatul abdani muqaddamatun ‘ala sihhatil adyan. Kalau tidak memungkinkan shalat id berjamaah, lebih baik di rumah saja” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku khawatir masih banyak masyarakat yang nekat melakukan mudik tahun ini. “Jadi sekali lagi hati-hati dengan mudik Lebaran, hati-hati, cek, kendalikan, dan pengaturan yang mudik itu sangat penting sekali," kata Jokowi.

Sementara itu, Mendagri juga meminta masyarakat belajar dari lonjakan kasus covid-19 di India dan tak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes). "Jangan lengah, kita jangan mengulang, belajar dari problem yang ada di India."

Sejumlah kepala daerah merespon langsung warganya untuk mematuhi larangan mudik. Di antaranya adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.  Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti ketentuan pemerintah pusat yang melarang adanya mobilitas massa.

"Nanti akan ada tim yang menindak lanjuti, TNI, Polri dan juga Pemda untuk melakukan pengamanan di perbatasan untuk memastikan baik masuk maupun keluar kita batasi pergerakannya," kata Idris. (Ant/A-1)