Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
LABOR Institute Indonesia mengungkap ada empat permasalahan mendasar yang dialami para pekerja perempuan Indonesia saat ini. Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga mengatakan keempat masalah yang sering dialami oleh pekerja perempuan di tempat kerja di antaranya yaitu kekerasan berbasis gender (gender violation), pekerja perempuan masih sulit mendapatkan hak maternity dan sulitnya akses mendapatkan hak kepesertaan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) baik kesehatan dan ketenagakerjaan serta sulitnya mendapatkan tunjangan anak dan suami ketika bekerja sebagai pencari nafkah utama.
"Kekerasan berbasis gender berupa pelecehan seksual seringkali dialami pekerja perempuan Indonesia. Dalam kasus pelecehan seksual di tempat kerja, rata-rata buruh perempuan takut melaporkan karena takut kehilangan pekerjaan. Pelecehan seksual tersebut mayoritas terjadi di sektor manufakture/padat karya," kata Andy dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/4).
Selain itu, menurut Andy, ketimpangan juga sering terjadi karena pekerja perempuan yang sudah bekeluarga tetap dianggap lajang. "Tak hanya itu, ada pula kasus perekrutan pekerja perempuan khusus lajang dan tidak menerima perempuan yang sudah berkeluarga. Tak sampai di situ, perempuan lajang yang diterima tidak boleh melahirkan dalam kurun waktu tertentu," ujarnya.
Andy menambahkan hak maternity juga merupakan masalah yang sering dijumpai dalam hubungan industrial di tempat kerja, seperti dalam industri manufaktur, hak untuk mendapatkan cuti haid dan melahirkan masih sulit.
“Ada beberapa kasus yang kami temui di lapangan, buruh perempuan yang akan melahirkan dipaksa untuk mengundurkan diri,” imbuh Andy.
Sulitnya akses untuk mendapatkan BPJS, baik BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, juga masih sering dialami pekerja perempuan, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit.
Buruh perempuan dengan alasan status pekerja borongan dan yang sudah berkeluarga dianggap lajang merupakan alasan manajemen untuk tidak meng-cover BPJS para buruh perempuan tersebut. “Labor Institute Indonesia berpendapat pemerintah perlu memperhatikan secara serius kondisi buruh perempuan di tempat kerja dengan regulasi dan pengawasan ketenagakerjaan yang intens untuk melakukan pengawasan di setiap industi atau perusahaan,” tegas Andy.
Untuk itu Kementrian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak perlu menyinergikan program perlindungan dan kesejahteraan para pekerja atau buruh perempuan di Indonesia. "Perlu diperhatikan taraf kehidupan yang layak dan kesejahteraan para pekerja perempuan tersebut", tutupnya. (AP/OL-10)
Menurut laporan tersebut, meskipun persentase wanita yang menempati level manajemen senior secara global meningkat menjadi 33,5% selama dua dekade, namun lajunya relatif lambat.
Kurangnya perlindungan dari pemerintah untuk penetapan harga akan memperlebar kesenjangan gender dalam pertanian.
Kesungguhan DPR dalam memilih penyelenggara pemilu merupakan cerminan awal dari kualitas dan kredibilitas Pemilu 2024.
PERNYATAAN cawagub Jakarta nomor urut 1 Suswono, agar janda kaya menikahi pengangguran dianggap sebagai seksisme oleh Komnas Perempuan.
KEPUTUSAN Muhammad Ali Askandar, Chandra Gautama, dan Raden Ayu Rizkiyati, membebaskan HI
Menurut istri Wakil Wali Kota Bekasi, Wiwiek Hargono jika perempuan rajin merawat organ intim, niscaya para suami tidak mencari sensasi seks di luar rumah dan melakukan penyimpangan seksual
Program kuliah online bisa menjadi alternatif cara bagi para pekerja untuk meraih gelar sarjana. Seperti apa prosesnya?
Peneliti kedokteran Universitas Indonesia Ray Wagiu Basrowi menyampaikan pentingnya penyediaan dukungan konselor laktasi di tempat kerja
BPJS Ketenagakerjaan, yang akan menjamin hak-hak pekerja, mulai dari upah yang layak hingga hak-hak mereka dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk pesangon.
Pilkada 2024 yang digelar pada 27 November memberikan libur nasional bagi siswa sekolah dan mengatur hak-hak pekerja.
Syarat bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta untuk mendapatkan bantuan pemerintah, senilai Rp600 ribu rupiah per bulan.
Ketua Hippi DKI Jakarta Sarman Simanjorang menganggap wajar para pekerja dan pengusaha tempat hiburan melakukan demonstrasi kemarin di Balai Kota.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved