Digitalisasi Tingkatkan Potensi Pendapatan Daerah

PEMERiNTAH daerah dituntut lebih serius dalam menerapkan sistem
keuangan digital khususnya dari sisi penerimaan. Selain akan
meningkatkan potensi pendapatan, penerapannya menjadi wujud transparansi tata kelola pemerintah.

Hal ini terungkap dalam diskusi dalam peluncuran Festival Ekonomi
Keuangan Digital (FEKD) tingkat Jawa Barat, di Bandung, Senin (5/4).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Herawanto
mengatakan, penerapan keuangan digital sangat penting khususnya bagi
pemerintah daerah.

"Dengan digitalisasi perekonomian, maka akan membangun daya saing Jawa
Barat, mau tidak mau kita harus maju bersama," tambahnya.

Menurut dia, penerapan sistem keuangan digital dari sisi pengeluaran sudah dilakukan oleh semua pemerintah daerah. Semua transaksi pembayaran kepada pihak lain sudah dilakukan secara nontunai.

Namun, Herawanto mengakui masih banyak pemerintah daerah yang
belum menerapkan sistem keuangan digital dari sisi penerimaan. "Di beberapa kabupaten/kota ada yang 25-50%, paling top 80%," katanya.
 
Padahal, menurut dia, penerapan sistem keuangan digital dari sisi
penerimaan berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah. "Ini PR kita. Tentunya kesehatan keuangan APBD, salah satunya berkumpul
pada tata kelola, dan kepastian di sisi penerimaan," lanjut dia.

Lebih jauh, Herawanto melihat perlunya sinergitas dari semua pihak agar hal itu terpenuhi. Salah satunya melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Dengan adanya tim tersebut, merupakan wujud komitmen yang diharapkan akan menjadi bagian penting dari pemerintah daerah.

"Ini akan mendorong dan merealisasikan berbagai inisiatif dan inovasi
dalam rangka mempercepat dan memperluas terbentuknya ekosistem digital
di wilayah Jawa Barat. Struktur kelembagaan TP2DD melibatkan pemerintah
Provinsi Jawa Barat yang didukung oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa
Keuangan, dan industri perbankan," katanya.

Herawanto berharap semua pemerintah kabupaten/kota melakukan hal serupa
dengan membentuj TP2DD. "Tugas strategis awal yang diamanatkan pada
TP2DD antara lain menetapkan arah kebijakan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) dalam rangka mendukung peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan publik, transparansi dan tata kelola dalam sistem keuangan pemerintah daerah."

Ia yakin, hal ini dapat mengoptimalkan pendapatan dan kesehatan fiskal daerah. Selain itu, tim bertugas memastikan percepatan dan
perluasan digitalisasi daerah secara menyeluruh dalam kehidupan
masyarakat. "Di lingkungan usaha kecil sampai dengan usaha besar, di
lingkungan para konsumen," katanya.

Digitalisasi ini penting agar dapat membentuk daya tahan dan daya saing
yang tinggi bagi para produsen serta kenyamanan dan keamanan bagi para
konsumen, baik di saat pandemi maupun setelah masa pandemi usai. "Mari
bersama-sama kita dukung upaya percepatan dan perluasan digitalisasi  
perekonomian Jawa Barat," katanya.

Kepala daerah

Pakar ekonomi dan perbankan dari Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi, mengatakan, percepatan digitalisasi ekonomi keuangan daerah sangat tergantung dari keinginan pemerintah itu sendiri khususnya kepala daerah. "Dari sisi masyarakat tidak masalah," katanya di tempat yang sama.

Menurut dia, saat ini penggunaan telepon seluler mencapai 107% dari
jumlah penduduk Jawa Barat. Sementara pengguna internet sebanyak 80%
dari jumlah penduduk. "Artinya untuk digitalisasi ini, masyarakat siap mengikuti."
 
Dia menilai, masih minimnya pemerintah daerah yang mau menerapkan
digitalisasi keuangan dari sisi pendapatan ini karena banyak minimnya
dorongan politik. Sebagai contoh, masih ada pemerintah yang
mengklaim adanya penurunan penerimaan dari retribusi parkir. "Padahal
jumlah kendaraan kan semakin bertambah," katanya.

Hal serupa pun terjadi pada penurunan pendapatan dari reklame. "Padahal billboard di  mana-mana, terus bertambah," ujarnya.

Dia menegaskan digitalisasi keuangan ini akan meminimalisasi kebocoran pendapatan asli daerah. Saat ini kebocoran pendapatan masih terjadi.

"Rata-rata di Jawa Barat kontribusi PAD untuk pendapatan baru 20-30%.
PAD yang terbatas ini berdampak terhadap keterbatasan pelayanan,"
katanya.

Oleh karena itu, Acuviarta mendorong pemerintah daerah agar menerapkan
digitalisasi keuangan khususnya dari sisi penerimaan. Hal ini sangat
penting agar penerimaan asli daerah meningkat.

"Ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan ini harus ditingkatkan.  Kami menyadari tingkat kebocoran PAD daerah ini masih relatif tinggi," tandasnya. (N-2)