Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
EPIDEMIOLOG dari Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Iche Andriyani Liberty mengungkapkan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah bisa dilakukan apabila realisasi vaksinasi Covid-19 sudah lebih 50 persen. Hal ini sebagai upaya memberikan rasa aman bagi orang tua murid dan para siswa karena saat ini penyebaran Covid-19 masih terjadi di Sumsel.
"Minimal setelah 50 hingga 70 persen cakupan vaksinasi selesai, baru sekolah tatap muka dirasa dapat dibuka kembali," ujarnya, Jumat (26/3).
Sebelum mempersiapkan sekolah tatap muka, sebaiknya Pemerintah Kota Palembang dapat mengkaji dan mengukur parameter tiap sekolah untuk mempersiapkan penerapan protokol kesehatan (prokes) yang disiplin.
"Selain protokol kesehatan, hal lain yang harus diperhatikan adalah pengaturan mekanisme kapasitas dalam pembelajaran di kelas yang bagaimana seharusnya diberlakukan," kata dia.
Iche menerangkan, tidak saja memprioritaskan para guru di Palembang untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19. Langkah lanjutan mencegah penyebaran virus korona di lingkungan sekolah adalah dengan turut menyegerakan orang tua ataupun siswa untuk ikut vaksinasi.
"Meskipun memang vaksin berkontribusi menekan penularan. Harusnya dipertimbangkan sesuai dengan cakupannya juga. Maka itu baiknya orang tua dan murid-murid pun diperhatikan, karena mereka masuk kelompok masyarakat umum," terangnya.
Ia menyampaikan dalam mekanisme pembelajaran yang mesti diperhatikan oleh pemerintah untuk mempersiapkan sekolah tatap muka, jika perlu berikan hukuman bagi siswa yang tidak taat terhadap protokol kesehatan. "Kemudian cek benar-benar kapasitas siswa yang hadir, minimal 50:50, atau bisa dikombinasikan antara daring dan luring untuk awal-awalnya," jelas dia.
Untuk waktu belajar, Iche meminta agar belajar di sekolah tidak perlu dilakukan secara full. Dalam arti batasi waktu istirahat dan persingkat jam pulang. Selain itu perhatikan proporsionalitas sebanding antara sarana dan prasarana yang tersedia.
"Guru maupun siswa harus ada assesment atau penilaian setiap hari terkait kondisi kesehatan. Harus ada petugas khusus dari sekolah untuk mengawasi hal ini, bisa juga b di komunikasi dengan puskesmas daerah setempat," tandasnya. (OL-15)
SEKRETARIS Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dudung Abdul Qodir mengapresiasi keputusan pemerintah untuk tetap menerapkan pembelajaran tatap muka.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan rencana pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada April 2026 dinilai sebagai langkah tepat di tengah kekhawatiran penurunan kualitas pendidikan.
KETUA Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan bahwa keputusan pemerintah tetap memberlakukan sekolah tatap muka sudah tepat. Namun, kegiatannya harus berkualitas.
“Dalam situasi seperti ini, keselamatan adalah prioritas utama. Kewajiban kita memastikan seluruh masyarakat berada dalam kondisi aman,”
Unpad EdEx juga telah meresmikan kerja sama perdana dengan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney yang merupakan BUMN Holding Industri Aviasi dan Pariwisata Indonesia.
DINAS Pendidikan Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) mengabaikan Instruksi Wali Kota Nomor 12 Tahun 2023 tentang pengendalian pencemaran udara dengan tidak menerapkan PJJ.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved