Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKTOR jasa keuangan di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tidak memenuhi kriteria dan persyaratan mendapatkan pinjaman dari perbankan (Unbankable), bisa mengakses fasilitas kredit di masa pandemi covid-19.
Pembina Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan (FKLJK) Robert Sianipar mengatakan survei Bank Indonesia menyebutkan masih ada keluhan dari pelaku UMKM karena sulit memperoleh akses pembiayaan.
"Mari kita bicara kesulitannya di mana, kita sudah menyiapkan skim yang cocok dengan semua pelaku UMKM termasuk dari yang unbankable," ujarnya dalam pertemuan triwulan I Tahun 2021 antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTT bersama wartawan dan FKLJK, Selasa (9/3).
Robert menyebutkan UMKM yang unbankable tersebut bisa mengajukan kredit ultra mikro (UMi) tanpa agunan serta mendapat pendampingan dan pelatihan. UMi disalurkan oleh PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan PT Pegadaian (Persero) dengan plafon dan tenor pinjaman Rp10 juta untukk jangka waktu 52 minggu.
Saat ini, OJK bersama lembaga jasa keuangan memiliki tim percepatan akses keuangan daerah di kelompok kerja (Pokja) keuangan maupun pokja sektor ril. Hal itu bertujuan membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh fasilitas kredit. Untuk itu, FKLJK telah menerbitkan katalog pembiayaan bagi nasabah atau UMKM bankable maupun unbankable.
"Kita mengindentifikasi produk dan komoditi unggulan yang perlu diberikan akses pembiayaan, kalau ada pelaku UMKM yang sulit mendapatkan akses pembiayaan sampaikan ke kami," kata Kepala OJK NTT tersebut.
Menurutnya, saat ini lembaga jasa keuangan di NTT tumbuh positif secara kualitas maupun kuantitas, yang tentunya menjadi mementum bagi pemerintah untuk terus mengeluarkan kebijakan stimulus pemulihan ekonomi di masa pandemi.
"Dari sisi suplai, kita terus mendorong penyediaan kredit dan melakukan sinergi kebijakan-kebijakan," ujarnya.
baca juga: AFPI Siap Bantu Pembiayaan Masyarakat dan UMKM Unbankable
Dari 86 lembaga jasa keuangan yang tergabung dalam FKLJ, tercatat aset sebanyak Rp42,6 triliun atau tumbuh 5,6 persen. Selain itu, Kredit juga meningkat mencapai Rp34,9 triliun atau tumbuh 6,34 persen, dan dana pihak ketiga tumbuh sebesar 2,11 persen
Ketua FKLJK NTT yang juga Dirut Bank NTT Hary Alexander Riwu Kaho mengatakan dalam triwulan pertama 2021, perekonomian sudah mulai menunjukan tanda-tanda membaik. Hal itu antara lain didukung oleh sinergi kebijakan yang dijalankan sektor jasa keuangan. Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan sebesa 25 basis poin, dari 3,75 persen menjadi 3,50 persen.
"Mudah-mudahan kita yang lain juga menyesuaikan sehingga masyarakat yang butuh dukungan dana ada keringanan dari sisi bunga," pungkasnya. (OL-3)
Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan stadion sebagai upaya memperkuat ekosistem sepak bola sekaligus pemberdayaan UMKM.
Penguatan UMKM harus dimulai dari komitmen pemerintah daerah sendiri melalui kebijakan belanja yang berpihak kepada pelaku usaha lokal.
Indonesia resmi jadi negara dengan kedai kopi terbanyak di dunia. Hampir 462 ribu coffee shop tumbuh dari budaya nongkrong, UMKM, dan ekosistem digital.
Suryo menjelaskan, motivasi utamanya membangun pabrik di Lampung Timur adalah untuk menekan angka pengangguran yang tinggi di daerah asalnya.
Kasi Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Tanah Datar, Jack Maradona, menyampaikan pada kegiatan tersebut tercatat sebanyak 196 pelaku UMKM berjualan.
Sebagai agency terkemuka, HDA GO memposisikan diri sebagai solusi end-to-end bagi pemilik restoran, coffee shop, tempat makan, hingga penginapan.
OJK menyelesaikan penyidikan perkara tindak pidana sektor jasa keuangan yang dilakukan dua pengurus PT Investree Radhika Jaya (PT IRJ).
Dana yang dikembalikan berasal dari hasil pemblokiran dan penelusuran aliran dana kejahatan digital yang sebelumnya dilaporkan masyarakat.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat fungsi pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 38 Tahun 2025.
OJK menemukan delapan pelanggaran serius dalam pemeriksaan terhadap penyelenggara pindar Dana Syariah Indonesia (DSI).
Untuk mendukung ekosistem ini, ICEx menerima pendanaan kolektif sebesar Rp1 Triliun (US$70 juta) dari berbagai pemegang saham strategis.
Membengkaknya utang pinjaman daring (pindar) atau pinjaman online (pinjol) hingga Rp94,85 triliun per November 2025, mencerminkan semakin terhimpitnya kondisi keuangan masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved