Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
SEKTOR jasa keuangan di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tidak memenuhi kriteria dan persyaratan mendapatkan pinjaman dari perbankan (Unbankable), bisa mengakses fasilitas kredit di masa pandemi covid-19.
Pembina Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan (FKLJK) Robert Sianipar mengatakan survei Bank Indonesia menyebutkan masih ada keluhan dari pelaku UMKM karena sulit memperoleh akses pembiayaan.
"Mari kita bicara kesulitannya di mana, kita sudah menyiapkan skim yang cocok dengan semua pelaku UMKM termasuk dari yang unbankable," ujarnya dalam pertemuan triwulan I Tahun 2021 antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTT bersama wartawan dan FKLJK, Selasa (9/3).
Robert menyebutkan UMKM yang unbankable tersebut bisa mengajukan kredit ultra mikro (UMi) tanpa agunan serta mendapat pendampingan dan pelatihan. UMi disalurkan oleh PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan PT Pegadaian (Persero) dengan plafon dan tenor pinjaman Rp10 juta untukk jangka waktu 52 minggu.
Saat ini, OJK bersama lembaga jasa keuangan memiliki tim percepatan akses keuangan daerah di kelompok kerja (Pokja) keuangan maupun pokja sektor ril. Hal itu bertujuan membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh fasilitas kredit. Untuk itu, FKLJK telah menerbitkan katalog pembiayaan bagi nasabah atau UMKM bankable maupun unbankable.
"Kita mengindentifikasi produk dan komoditi unggulan yang perlu diberikan akses pembiayaan, kalau ada pelaku UMKM yang sulit mendapatkan akses pembiayaan sampaikan ke kami," kata Kepala OJK NTT tersebut.
Menurutnya, saat ini lembaga jasa keuangan di NTT tumbuh positif secara kualitas maupun kuantitas, yang tentunya menjadi mementum bagi pemerintah untuk terus mengeluarkan kebijakan stimulus pemulihan ekonomi di masa pandemi.
"Dari sisi suplai, kita terus mendorong penyediaan kredit dan melakukan sinergi kebijakan-kebijakan," ujarnya.
baca juga: AFPI Siap Bantu Pembiayaan Masyarakat dan UMKM Unbankable
Dari 86 lembaga jasa keuangan yang tergabung dalam FKLJ, tercatat aset sebanyak Rp42,6 triliun atau tumbuh 5,6 persen. Selain itu, Kredit juga meningkat mencapai Rp34,9 triliun atau tumbuh 6,34 persen, dan dana pihak ketiga tumbuh sebesar 2,11 persen
Ketua FKLJK NTT yang juga Dirut Bank NTT Hary Alexander Riwu Kaho mengatakan dalam triwulan pertama 2021, perekonomian sudah mulai menunjukan tanda-tanda membaik. Hal itu antara lain didukung oleh sinergi kebijakan yang dijalankan sektor jasa keuangan. Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan sebesa 25 basis poin, dari 3,75 persen menjadi 3,50 persen.
"Mudah-mudahan kita yang lain juga menyesuaikan sehingga masyarakat yang butuh dukungan dana ada keringanan dari sisi bunga," pungkasnya. (OL-3)
Bagi pelaku UMKM di Indonesia, sertifikat halal merupakan hal penting untuk dimiliki. Namun, tak jarang dari mereka belum memilikinya.
Festival ini menjadi momentum strategis memperkuat sinergi antar kementerian, lembaga, BUMN/BUMD, serta para pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem UMKM yang lebih tangguh di Indonesia.
Jumlah pengunjung yang terdata pada sistem registrasi sampai hari ketiga mencapai 9.125 orang, terdiri dari investor, buyer, dan pengunjung umum.
Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 dan menjadi wujud nyata komitmen perusahaan.
PELAKU UMKM harus memahami cara membangun branding yang tepat.
ASOSIASI Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menegaskan bahwa platform pinjaman daring (pindar) tidak pernah melakukan kesepakatan harga pada 2018
Dukungan regulator pada inovasi keuangan digital termasuk aset kripto, dilakukan hati-hati agar perkembangan industri tersebut tetap kondusif.
Penghargaan tersebut diserahkan bertepatan pada puncak Hari Indonesia Menabung Nasional dan Puncak Bulan Literasi Keuangan oleh Kemenko Perekonomian, Airlangga Hartanto.
KETUA Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menegaskan ancaman scam atau penipuan di sektor jasa keuangan bukan lagi sekadar masalah individu.
Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), sejak November 2024 hingga Agustus 2025, tercatat 225.281 laporan dengan total kerugian masyarakat mencapai sekitar Rp4,6 triliun.
Edukasi, sosialisasi, serta penguatan regulasi oleh OJK dan Satgas Waspada Investasi (SWI) cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pinjol ilegal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved