Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DINAS Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Pangkalpinang mengklaim saat ini tinggal enam dari 42 kelurahan di wilayahnya masuk dalam kawasan kumuh.
"Saat ini, kawasan kumuh masih tersisa di enam kelurahan, kita berkomitmen akan segera menuntaskanya agar di Kota Pangkalpinang tidak ada lagi kawasan kumuh," janji Kepala Dinas Perkim Kota Pangkalpinang Mie Go, Jum'at (5/3).
Ia menyebutkan enam kelurahan yang masih ada kawasan kumuh tersebut adalah, Bintang, Asam, Rejosari, Parit Lalang, Temberan dan Keramat.
Selain kawasan kumuh, dikatakan Miego, pada tahun ini Disperkim juga memprioritaskan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sesuai program
Pemkot Pangkalpinang.
Menurutnya. Anggaran yang digunakan tersebut berasal dari APBD sebanyak 32 unit rumah, dan sebanyak 49 unit rumah bersumber dari DAK.
"32 rumah tahun ini berasal dari APBD Kota Pangkalpinang serta 49 rumah anggarannya dari DAK, ini yang akan kita tuntaskan dan menjadi prioritas
kita," ujarnya.(OL-13).
Baca Juga: Jalani Isolasi Mandiri, Seorang Pria di Pangkalpinang Gantung Diri
Orang tua diimbau waspada, sedangkan pengelola destinasi wisata pantai diimbau memberikan peringatan dan melengkapi peralatan keselamatan, demi keamanan dan keselamatan pengunjung.
Sebanyak 400 peserta ambil bagian lomba makan otak-otak ini. Uniknya para peserta mengenakan beragam kostum unik untuk menarik perhatian para juri.
Sriwijaya FC akan bertemu dengan Babel United dalam babak penyisihan Grup A Liga 2 di Stadion Geloran Sriwijaya pada Rabu (6/10) malam.
Menurut dia, pada babak pertama Babel United bermain bertahan sehingga membuat Semen Padang sulit membongkar pertahanan lawan.
Ia mengatakan para pemain sudah berusaha semaksimal mungkin dan memang hasil yang diinginkan belum didapatkan
Hadirnya dua anggota dewan di Pilkada Bangka Barat akan membuat pertarungan seimbang melawan petahana.
Besaran Rp451 juta itu akan digunakan per kelurahan atau per rukun warga tergantu dari kajian dan penyesuaian yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta
Ada empat prioritas permasalahan yang harus dientaskan seperti kemacetan, kampung kumuh, banjir, dan pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah Provinsi DKI berencana menata 11 rukun warga (RW). Penataan itu menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2020.
Dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma, ia meminta persoalan kawasan kumuh menjadi fokus perhatian untuk segera dituntaskan.
“Kampung kota Jakarta mulai dibenahi secara bertahap melalui proses pelibatan dan pemberdayaan warga."
Berdasarkan data BPS DKI, pada 2017 terdapat 445 RW yang terkategorisasi kumuh atau 16,2%. Lalu, jumlahnya berkurang menjadi 225 RW atau 14,4% pada 2022.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved