Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PERWAKILAN wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bangka Belitung siap mewujudkan Wliayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Hal itu ditegaskan dalam pencanangan zona integritas WBK dan WBBM yang digelar Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas II Pangkalpinang. Pencanangan itu turut melibatkan seluruh unit Pelaksana teknis Pemasyarakatan Pangkalpinang yakni, Lapas Kelas IIA Pangkalpinang, Lapas Khusus Narkotik Kelas IIA Pangkalpinang, LPKA kelas II Pangkalpinang, Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang, Lapas Kelas II Pangkalpinang dan serta Rupbasan Kelas II Pangkalpinang.
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang Badarudin yang memimpin prosesi pencanganan, mengatakan, pentingnya meningkatkan kepercayaan publik dan menghindari praktek korupsi.
"Kami berkomitmen bahwa seluruh intansi yang mengikuti penandatangan hari ini agar terbebas dari praktek korupsi dan terus meningkatkan kepercayaan publik," katanya, Selasa (23/2).
Kemenkumham mencatat beberapa satuan kerja di Pangkal Pinang sudah memeroleh predikat WBK dan WBBM pada 2020. Di antaranya adalah Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang dan Imigrasi Kelas II Pangkalpinang.
Baca juga : MasDana Program Penanganan Bencana dari Pertamina
Pada acara tersebut turut hadir Kepolisian Resor Pangkalpinang, Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Kodim 0413 Bangka, Badan Narkotika Nasional Kota Pangkalpinang, Dinas Pertanian dan Industri kota Pangkalpinang serta Ombudsman.
Selain penandatangan zona integritas, instansi terkait juga mengadakan perjanjian kerja sama dalam hal pertukaran informasi intelejen, terutama dalam hal kamtibmas dan stabilitas nasional, pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan serta Pembinaan narapidana.
"Kami dari kepolisian, siap mendukung dan bekerja sama dengan lembaga Pemasyarakatan dalam hal penegakan hukum dan pertukaran informasi deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas," Kapolres Pangkalpinang AKBP Tris Lesmana Zeviansyah menambahkan.
Kepala Rupbasan Pangkalpinang Andri Ferly mengatakan, akan memperkuat sinergi antar-lembaga. Pasalnya, sinergi dianggap Ferly penting dibangun demi pemberantasan korupsi di instansi. Tak hanya itu, kerja sama tersebut diharapkan mampu mempererat persatuan dan kesatuan.
"Kami selaku tuan rumah sangat mengapresiasi seluruh lembaga. Diharapkan dengan adanya kerjasama ini mampu mempererat persatuan dan kesatuan menuju wilayah bebas korupsi," pungkas Ferly. (RO/OL-7)
Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.
KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melakukan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Aula Kantor Wilayah, Kemenkumham DKI Jakarta,
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membentuk kabupaten/kota peduli HAM.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.
KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).
Marimutu ditangkap karena masuk daftar pencegahan ke luar negeri. Hal itu diketahui setelah pengecekan paspor bos Texmaco itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved