Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
MENJELANG berakhirnya masa jabatan bupati Drs.Agustinus ch. Dula, para petani di delapan kecamatan semakin tak diperhatikan. Terutama oleh Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai barat (Mabar) maupun pihak-pihak yang mengurus pasokan pupuk hingga ke pelosok desa.
Kondisi ini terpantau sejak tiga bulan lalu. Umumnya petani sawah di masa tanam kerap kali menemukan pupuk langka. Terutama di delapan kecamatan pasca masa tanam di awal tahun ini. Yaitu di Kecamatan Welak, Ndoso, Kecamatan Pacar, Kuwus Barat, Kuwus, Bari, dan Boleng.
Yohanes Salimin, petani Kecamatan Welak, Minggu (7/2) menelpon Media Indonesia dan meminta untuk dipublikasi karena sudah empat bulan berlalu, keluhan petani sawah tak pernah direspons pihak pengedar atau distributor pupuk.
"Petani kesulitan menemukan pupuk untuk membantu menyokong proses tumbuhnya padi yang telah di tanam. Tolong pak ditulis jangan lupa ini keluhan kami," ucapnya bernada lantang dan berharap agar bisa tersebar.
Dia mengaku hampir semua Kecamatan mengalami hal yang sama. Bahkan ada beberapa saudara saya tinggal di Kecamatan Ndoso, Boleng, juga mengeluh dan menuturkan hal serupa. Yaitu telah terjadi kelangkaan total. Para petani di desa-desa dengan terpaksa harus pergi ke Kabupaten Manggarai untuk membeli pupuk dengan harga nonsubsidi.
Yohanes mengatakan bahwa di akhir masa jabatan Bupati Agustinus Dula, petani semakin tidak diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten hingga ke tingkat desa. Kemungkinanm karena rencana adanya perubahan struktural atau jabatan baru.
"Kalaupun petani sawah mendapatkan pupuk, itupun dengan harga yang cukup tinggi. Apalagi pergantian kepemimpinan Bupati, instansi di bawahnya menunggu keputusan dari atas. Sedangkan rakyat kesulitan seperti pupuk," katanya.
Fidelis Kantur, petani Welak menceritakan ratusan hektare tanaman padi yang ditanam terancam mati. Lantaran tak ada pupuk untuk mendukung pertumbuhan tanaman padi. Kali ini dialami ratusan bahkan ribuan petani di seluruh pelosok wilayah di Kabupaten Manggarai Barat.
"Kami mendesak dan meminta lembaga DPRD Kabupaten Manggarai Barat untuk segera bersuara agar para petani bisa mendapatkan pupuk untuk kelangsungan hidup mereka," tegas Fidelis.
Keluhan serupa juga datang dari warga Kecamatan Bari. Sarifudin Sun menyebutkan, selain kelangkaan pupuk dan ketiadaan stok pupuk, warga di wilayah itu juga dihadapkan dengan buruknya kondisi ruas jalan sehingga tidak ada pasokan pupuk datang dari luar ke wilayah Bari.
Syarifudin mengungkapkan suasana ini dipersulit akibat kekosongan kekuasaan di tingkat kabupaten hingga ke tingkat bawah tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat seperti para petani sawah.
"Pergantian masa jabatan atau tongkat kepemimpinan di kabupaten berdampak pada keluhan masyarakat terhadap kebutuhan akan pupuk. Urusan politik hingga berimbas pada kelangkaan pupuk," katanya. (JL/OL-10)
Motivasi diberikan kepada para peserta MPLS di sela-sela kunjungannya ke Flores Timur selama dua hari
Benda itu meliputi 40 kilogram artefak hasil ekskavasi yang terbagi menjadi 15 kategori, termasuk perhiasan, alat bantu, keramik, gerabah, serta sisa kerangka dari 3 individu leluhur
Warga yang direlokasi berasal 2.209 keluarga. Mereka akan menempati lahan seluas 130 hektare.
KOMUNITAS Bidara di Mbay, Kabupaten Nagekeo, Flores, NTT, melakukan kegiatan sosialisasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bagi para pemuda, pelajar, nelayan, petani, mahasiswa.
Indonesia Eximbank (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI) meluncurkan program Desa Devisa Tenun NTT untuk memberdayakan para penenun tradisional di wilayah NTT.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan proyek ini akan berlalan selama enam tahun dengan menargetkan sekitar 45.000 rumah tangga petani.
Permentan 15/2025 Permudah Petani Peroleh Pupuk Bersubsidi
Pupuk Indonesia memastikan bahwa penutupan kios ini tidak akan mengganggu proses penyaluran pupuk ke petani.
Kanit Tipidter Polres Samosir Martin Aritonang kembali menegaskan, Polres Samosir akan melakukan pengawasan barang negara termasuk barang subsidi dan pidana lainnya yang ditimbulkan.
Penggagalan aktivitas penjualan pupuk susbsidi secara ilegal, berawal adanya informasi masyarakat, yang mengatakan ada aktivitas penjualan dua jenis pupuk , yang berasal dari luar daerah.
Wamentan Sudaryono mengungkapkan bahwa ada beberapa pihak yang ingin Indonesia mengimpor beras di saat produksi beras yang saat ini sudah cukup tinggi.
Program yang telah digagas sejak 2021 ini merupakan salah satu wujud komitmen Pupuk Indonesia dalam mendukung visi pemerintah mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved