PEMERINTAH Kota (Pemkot) Cirebon segera bangun shelter Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sebab mata anggaran tersebut tidak alami penyesuaian (refocusing) alias dipangkas pada APBD 2021.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cirebon, Syahroni, mengakui sejumlah anggaran pada dinas yang dipimpinnya mendapatkan penyesuaian (refocusing) pada tahun anggaran 2021 ini.
"Tapi program pembangunan shelter PMK lolos dari refocusing," ungkap Syahroni, Jumat (5/2). Untuk itu, shelter yang nantinya dikhususkan untuk tempat singgah sementara masyarakat penyandang masalah sosial tersebut segera akan dibangun dengan dana sebesar Rp900 juta.
Untuk pembangunan shelter tersebut, lanjut Syahroni, tetap harus dilakukan dengan persiapan yang matang. Mulai dari persyaratan administrasi serta berbagai persyaratan lainnya. "Shelter ini akan dibangun dari nol," ungkap Syahroni. Lokasinya di belakang gedung Korpri atau di seberang gedung Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon.
Sementara itu Sekretaris DSPPPA Kota Cirebon, Tris Prayudi, bersyukur karena dalam waktu dekat Kota Cirebon segera memiliki shelter PMKS. "Shelter ini sangat dibutuhkan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial," ungkap Tris.
Saat ada seseorang yang berstatus PMKS, maka mereka memerlukan tempat hingga nantinya akan dilakukan penanganan lebih lanjut. Dalam setahun, jelas Tris, ada ratusan penyandang PMKS di Kota Cirebon. "Jadi tidak memungkinkan mereka ditampung di kantor," ungkapnya.
Mereka yang termasuk dalam PMKS diantaranya gelandangan, orang telantar dan anak jalanan. "Terakhir kami menangani orang telantar dari Bekasi. Ditempatkan di ruang konsultasi dan ini kurang representative," ungkap Tris.
Shelter tersebut nantinya juga dilengkap dengan ruang konseling dengan adanya pendampingan dari pekerja sosial maupun psikolog. (OL-13)
