Masyarakat DIY Tidak Antusias Dirikan Posko Penanganan Covid-19

Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kadarmanta Baskara Aji menyampaikan situasi penanganan Covid-19 di masyarakat saat ini tidak seperti pada masa awal pandemi Covid-19. 

"Orang-orang tidak lagi terlalu antusias mendirikan posko-posko (penanganan) Covid-19," terang dia.

Untuk meningkatkan antusias masyarakat dalam mendirikan Posko Satgas Covid-19, sosialisasi harus terus dilakukan Satgas Covid-19 tingkat desa ataupun kelurahan. Operasional Satgas tersebut dapat menggunakan dana desa atau kelurahan.

Dana tersebut bisa digunakan, misalnya, untuk membuatan posko, fasitas karantina, hingga upah relawan penanganan Covid-19. Hal tersebut juga telah ada dalam Intruksi Gubenur tentang perpanjangan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat di DIY untuk pengendalian penyebaran covid-19. 

Salah satu poin dari Insgub tersebut adalah mengoptmalkan posko Satgas Covid-19 dari tingkat Kabupaten/Kota, Kecematan hingga RT. Khusus kelurahan/desa, dalam penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19, dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntebel, transparan dan bertanggung jawab.

baca juga: 193 Bakul Pasar Cepogo Boyolali Nekat Piknik ke Bali Saat PPKM 

Sementara itu, dalam Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan Apeksi memiliki peran signifikan dalam mendukung setiap langkah pemerintah pusat, terutama dalam menangani pandemi Covid-19.

"Kami terus mengedukasi kepada seluruh masyarakat agar peduli dan sadar terhadap dampak pandemi sehingga dapat teratasi secara tuntas," jelas dia, Senin (1/2).

Dalam musyawarah tersebut, poin-poin penting yang dibahas, misalnya dana kelurahan, dan penanganan Covid-19. Ia berharap, mudah-mudahan dengan adanya dana kelurahan serta dana insentif yang lainnya bisa mendorong percepatan pemulihan Covid-19 di Indonesia. (OL-3)