Manajemen Penanggulangan Bencana Perlu Dievaluasi

PEMERINTAH daerah diminta untuk membenahi dan mengevaluasi manajemen penanggulangan bencana yang dinilai belum efektif. Bencana banjir besar dan tanah longsor yang melanda 11 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan masih menyisakan berbagai permasalahan di lapangan. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono menyampaikan hal itu, Rabu (27/1). 

"Setelah kita melihat peristiwa bencana dan langkah penanganan yang dilakukan pemerintah, maka kita menilai pemerintah masih gagap dan belum menguasai manajemen penanggulangan bencana secara baik. Karena itu penanganan bencana banjir dan longsor di Kalsel ini perlu dievaluasi," tegasnya.

Walhi sendiri bersama sejumlah organisasi lingkungan seperti Greenpeace, relawan dan Mapala di Kalsel dan luar daerah ikut membantu upaya penyaluran bantuan dan evakuasi warga korban bencana di sejumlah daerah. Menurutnya berdasarkan fakta di lapangan manajemen penanggulangan bencana mulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan masih karut marut, sehingga perlu dievaluasi.

"Dari awal pemerintah tidak peka dengan peringatan ancaman bencana dan kondisi cuaca yang diterbitkan BMKG. Saat bencana penanganan warga terdampak karut marut karena ketidaksiapan. Padahal sarana dan prasarana cukup memadai. Kita melihat langsung dan mendapat banyak laporan tentang buruknya penanganan di lapangan saat bencana. Pun hingga saat ini setelah tiga pekan bencana masih muncul persoalan seperti distribusi bantuan maupun penanganan kesehatan dan lainnya," tutur Kisworo.

Hal serupa juga dikemukakan Bandi Chairulah, dari Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Kalsel. 

"Sumber daya kita mencukupi, kepedulian masyarakat terutama relawan di lapangan sangat membantu, namun kurang koordinasi dari pemerintah (BPBD). Setelah bencana berlangsung dua pekan baru ada koordinasi dengan relawan. Di lapangan persoalan-persoalan terkait penanganan bencana masih muncul. Ini menunjukkan manajemen bencana Kalsel perlu diperbaiki," ungkapnya.

Koordinator Desk Relawan BPBD Kalsel, Muhari mengatakan pihaknya saat ini telah mendata dan mengkoordinir relawan yang ikut membantu agar penanganan bencana lebih efektif. Tercatat ada sekitar 45 organisasi dan lembaga relawan dengan jumlah personil relawan lebih dari 2.000 orang yang tersebar di 11 kabupaten/kota lokasi bencana.

baca juga: Banjir di DAS Barito Kalsel Dipicu Curah Hujan yang Tinggi

Sementara data terakhir yang dirilis BPBD Kalsel bencana banjir di sebagian wilayah sudah surut dan daerah-daerah mulai melakukan upaya pemulihan pasca bencana. Banjir hingga kini masih merendami wilayah bagian hilir DAS Barito seperti sebagian Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin dan Barito Kuala.

Tercatat masih ada 67.348 warga yang tinggal di pengungsian dari jumlah sebelumnya 125.656 orang pengungsi. Selain kebutuhan pokok warga korban banjir di Kalsel sangat memerlukan bantuan obat-obatan dan tenaga medis, serta keperluan bayi dan lansia. (OL-3)