Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PENATAAN ruang di perdesaan Sangat penting. Tujuannya agar pembangunan yang dilakukan tidak menyalahi ketentuan. terutama fungsi lahan dalam menjaga keseimbangan alam.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat Bambang Tirto Yuliono mengatakan, pihaknya berharap setiap desa di wilayahnya memiliki grand desain penataan desa yang di dalamnya terdapat aspek tata ruang. Nantinya, setiap pembangunan yang dilakukan harus berbasiskan tata ruang tersebut sehingga akan lebih terkonsep.
"Pembangunan desa harus diintervensi, harus ada tata ruang desa," tegasnya di Bandung, Rabu (6/1).
Selama ini, dia mengakui masih sangat sedikit desa yang sudah memiliki perencanaan tata ruang. Akibatnya pembangunan yang dilakukan cenderung tidak tertata sehingga tidak memiliki kesesuaian dengan peruntukan lahan, serta potensi yang ada.
"Sekarang pembangunan di desa by feeling," ujarnya.
Bambang menilai, pembangunan yang dilakukan berdasarkan desain tata
ruang akan memiliki keterkaitan antara satu sama lain yang berdampak
terhadap optimalisasi ekonomi. Sebagai contoh, pembangunan suatu kawasan wisata akan diikuti dengan kawasan perdagangan yang terkonsep tanpa mengurangi fungsi lahan lainnya sebagai konservasi.
"Jadi berbicara pemanfaatan tata ruang desa itu ya sudah terencana. Kita akan mengubah struktur ruang, harus dikomunikasikan, dikaji, dan
diterapkan sesuai desain tata ruang," katanya.
Dengan begitu, dia meyakini pembangunan yang berbasis tata ruang tidak
akan berdampak signifikan terhadap kerusakan alam yang berakibat
bencana. Dalam grand desain penataan desa pun terdapat sejumlah aspek penting lainnya seperti penentuan batas desa berbasis spasial, inventarisasi potensi dan permasalahan desa, serta tata kelola pemerintahan.
"Jadi grand desain penataan desa ini merupakan rencana besar pemetaan
desa. Kita menata tata batas desa, tata ruang, pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam, dan sosial," tambah Bambang.
Menurut Bambang, saat ini pihaknya sudah menginisiasi penyusunan grand
desain penataan desa di 40 lokasi yang tersebar di seluruh Jawa Barat.
"Kita sudah membuat proyek percontohan. Ada 40 desa yang sudah selesai
penyusunan tata ruang desanya," kata dia.
Bambang berharap grand desain penataan desa yang sudah tersusun itu
menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun tata ruang dan wilayah
kabupaten, provinsi, hingga nasional. "Kita buat 40 piloting yang
diharapkan juga bisa ditiru oleh desa-desa lain. Desa harus konsisten
dalam melaksanakan pembangunan berbasis tata ruang. Bicara tata ruang,
ya RPJM desa," katanya.
Pihaknya pun terus melakukan pengawalan terkait penyusunan grand desain
penataan desa di daerah lainnya. "Kita akan lajukan sekolah penataan
desa. Kita lakukan pendampingan terus," katanya. (N-3)
Pemilihan Kabupaten Tuban didasari oleh karakteristik wilayah pesisir utara Jawa yang memiliki ketergantungan tinggi pada sektor pertanian dan perikanan.
pemberdayaan desa melalui empat pilar pembangunan berkelanjutan, melibatkan generasi muda, komunitas lokal, dan program Desa Sejahtera
Antusiasme kepala daerah dalam pembentukan Posbankum sangat tinggi.
Pemkab Bekasi mengeklaim telah melakukan pengawasan ketat, mulai dari pengadaan bahan baku hingga proses pengolahan di dapur SPPG.
Penghargaan tertinggi ini diberikan kepada desa-desa yang sukses menyajikan pengalaman autentik sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di tingkat lokal.
Kapasitas pemerintah desa dalam mengelola anggaran masih jauh dari standar akuntabilitas yang dibutuhkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved