Gubernur Irwan Siap Menerima Suntikan Vaksin Pertama di Sumbar

Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Irwan Prayitno siap mendapatkan suntikan vaksin perdana di Sumbar. Ia dijadwalkan menerima suntikan tanggal 14 Januari, selang sehari setelah Presiden RI Joko Widodo mendapatkan suntikan vaksin pertama di Indonesia.

''Tadi pagi rapat dipimpin oleh Mendagri, salah satu instruksinya adalah pelaksanaan pemberian vaksin tingkat nasional ditandai dengan pemberian vaksin kepada Presiden dan 9 orang lainnya 13 Januari, kalau di tingkat provinsi dilakukan 14 Januari,'' kata Juru Bicara Covid-19 Sumbar Jasman Rizal, Rabu (6/1).

Dia menjelaskan, pemberian vaksin pada tanggal tersebut dilakukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, Forkompinda, DPRD, Kepala Dinkes Sumbar, IDI, tokoh masyarakat atau MUI. Pemberian vaksin tersebut dilaksanakan agar masyarakat merasa tenang terhadap vaksin.

''Lokasinya belum disiapkan, masih sedang kita siapkan, nanti kita umumkan dimana lokasi pemberian vaksinnya,'' tukasnya.

Ia mengatakan, dengan diberikannya vaksin kepada Gubernur dan pimpinan di Sumbar karena ingin memotivasi masyarakat dan memberikan rasa aman, bahwa vaksin ini aman.

Nantinya usai pemberian vaksin kepada Gubernur akan dilanjutkan kepada tenaga kesehatan. Pemberian vaksin dilaksanakan di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Sumbar.

''Vaksinnya sudah sampai, sekarang sudah diamankan dengan ketat, nanti diberikan vaksin dilaksanakan di fasilitas kesehatan,'' pungkasnya.

Pemerintah memastikan ada empat merek vaksin yang akan digunakan dalam vaksinasi Covid-19. Untuk tahap awal, vaksin akan diberikan kepada tenaga kesehatan dan pelayan publik. Penyuntikan perdana, dilaksanakan pada 13 Januari mendatang.

''Empat vaksinasi yang akan digunakan di antaranya Sinovac, Novavac, Astra Zeneca dan Pfizer. Pemberian pertama kali, setelah tenaga kesehatan dan pelayan publik, selanjutnya kepada masyarakat usia 18-59 tahun. Sementara untuk lansia di atas 60 tahun, menunggu informasi keamanan vaksin tersebut,'' jelas Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dalam Rakor Persiapan Vaksinasi dan Penegakan Perda Protokol Kesehatan se-Indonesia bersama Mendagri dan kepala BNPB secara virtual, Selasa (5/1).

Sementara dari Kepala BNPB, Doni Monardo mengatakan, penegakan Perda Protokol Kesehatan, seluruh kabupaten kota diharapkan untuk mengaktifkan kembali posko terpadu penanganan Covid-19. "Hal itu dilakukan, agar meningkatkan keterpaduan lintas pemangku kepentingan, guna percepatan perubahan perilaku masyarakat agar disiplin dalam menegakkan protokol kesehatan," jelasnya. (YH/OL-10)