Selasa 05 Januari 2021, 04:10 WIB

Wakil Dekan Unpad Dicopot karena HTI

Bayu Anggoro | Nusantara
Wakil Dekan Unpad Dicopot karena HTI

MI/Bayu Anggoro
Alumni unpad peduli pancasila menyayangkan adanya kader hti yangsempat dilantikan menjadi wakil dekan.

 

UNIVERSITAS Padjadjaran Bandung mencopot Asep Agus Handaka Suryana yang baru saja dilantik menjadi Wakil Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) karena pernah menjadi pengurus Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dilarang oleh pemerintah.

Pencopotan tersebut tertera dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 86/UN6.RKT/Kep/HK/2021. Direktur SDM Unpad Aulia Iskandarsyah mengatakan pihaknya telah berkomitmen menjalankan fungsi sebagai lembaga pendidikan tinggi dengan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Aulia, komitmen itu pun berlaku dalam penentuan pejabat di lingkungan Unpad. Disebutkan, rekam jejak Asep sebagai kader dan pengurus HTI tidak diketahui saat pemilihan. “Dan tidak tersampaikan kepada pimpinan universitas selama proses pemilihan wakil dekan,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, Rektor Unpad Rina Indiastuti langsung mencopot Asep dan menggantinya dengan Eddy Afrianto. “Penggantian dan pelantikan Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Organisasi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad dilaksanakan pada Senin, 4 Januari 2021, pukul 08.00 WIB.”

Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad Dandi Supriadi menerangkan Asep sempat menjadi pengurus HTI, ormas yang telah dibubarkan oleh pemerintah dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada 2017. “Yang bersangkutan juga sangat memaklumi (pencopotan) itu dan telah bersedia mengundurkan diri, digantikan pejabat baru yang dilantik hari ini. Statusnya saat ini tetap sebagai dosen FPIK,” jelas Dandi.

Koordinator Alumni Unpad Peduli Pancasila Budi Hermansyah mengatakan seharusnya rektor tidak gegabah dalam mengangkat pejabat di Unpad. “Harus tahu dulu rekam jejak calon pejabat yang akan diangkat sehingga tidak terjadi kegaduhan.”

Menurutnya, di saat pemerintah tengah melakukan pembersihan serta tindakan tegas terhadap organisasi radikal, intoleran, dan anti-Pancasila, yang dilakukan Unpad sangat ironis. Budi juga meminta Kemendikbud membentuk tim investigasi untuk mengungkap kasus tersebut. “Karena ini menyangkut ideologi negara, agar pihak aparat hukum serta BIN ikut terlibat melakukan investigasi di lingkungan Unpad.

Dengan begitu, bisa terdeteksi siapa pun yang ikut terlibat dalam organisasi radikal yang anti-Pancasila,” tandasnya. (BY/X-8)

Baca Juga

Ist

Gerakan Melawan Stunting Puan Maharani Masuki Jawa Tengah

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 23 Januari 2022, 10:47 WIB
Angka stunting di Kabupaten Rembang masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka rata-rata nasional, yakni 24,96% pada 2020 atau...
dok.humas

Sebagian Besar Warga Terpapar Omikron di Jawa Tengah Sembuh

👤Akhmad Safuan 🕔Minggu 23 Januari 2022, 10:15 WIB
DARI sembilan warga di Jateng yang terkonfirmasi omikron, tujuh sembuh saat hasil pemeriksaan whole genome sequencing...
Ant/Nyoman Hendra Wibowo

Limbah Sisa Makanan di Bali Rata-Rata 150 Kilo Perhari/TPS

👤Arnoldus Dhae 🕔Minggu 23 Januari 2022, 09:00 WIB
LIMBAH makanan di Tempat Pengolahan Sampah (TPS) di Denpasar berkisar antara 115 kg-184,67 kilogram per-TPS...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya