Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PROGRAM peremajaan sawit rakyat (PSR) di Kalimantan Selatan belum berjalan maksimal. Dari target peremajaan sawit bibit unggul seluas 2.800 hektar pada 2020 di Kalsel baru terealisasi 1.825 hektar.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, Suparmi, Rabu (30/12). "Cukup disayangkan program PSR di Kalsel tidak maksimal. Padahal pemerintah telah menyediakan bibit unggul dan dana Rp30 juta perhektar untuk petani," ungkapnya.
Pada tahun 2020 program PSR di Kalsel ditarget PSR 2.800 hektar dan terealisasi atau telah mendapatkan rekomendasi teknis 1.825 hektar. Meski demikian pemerintah pusat menambah target luasan PSR pada 2021
menjadi 6.600 hektar.
Menurut Suparmi anggaran PSR sebesar Rp30 juta perhektar yang disediakan pemerintah tersebut berasal dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang berada dibawah Kementerian Keuangan.
"Pemerintah daerah hanya menyalurkan dan kontrol seluruh kegiatan peremajaan kelapa sawit. Sedangkan anggaran langsung disalurkan kepada tiap kelompok tani," kata Suparmi.
Dana BPDPKS berasal dari pungutan hasil ekspor CPO para pengusaha. Program ini telah berjalan sejak tahun 2018 dengan lokasi di Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru dan Kabupaten Banjar. Untuk tahun 2021 program PSR diprioritaskan pada lima kabupaten yaitu Tanah Bumbu 1.545 hektar, Tanah Laut seluas 1.500 hektar dan Barito Kuala seluas 1.274 hektar.
Kemudian Kabupaten Kotabaru seluas 1.200 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 1.050 hektar. Adapun tujuan peremajaan tanaman kelapa sawit rakyat ini untuk
meningkatkan produktivitas sekaligus meningkatkan pendapatan petani sawit. PSR juga diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui tumpang sari seperti menanam tanaman pangan dan hortikultura di areal kebun sawit.
Disamping itu adalah pula program integrasi sawit-sapi, dimana Kalsel menjadi percontohan nasional program integrasi perkebunan kelapa sawit dengan peternakan ini. (OL-13)
Baca Juga: Wapres Minta Optimalkan Peremajaan Sawit Rakyat
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan mengakui masih kurangnya pengawasan terhadap aktivitas industri ekstraktif pertambangan dan perkebunan.
KSPSI menekankan pentingnya standar hubungan industrial yang setara dan berkeadilan di sektor perkebunan kelapa sawit.
PT Astra Agro Lestari Tbk menegaskan konsistensinya dalam menjalankan kebijakan keberlanjutan, termasuk Nol Deforestasi, yang telah menjadi bagian dari operasional perusahaan sejak 2015.
ADA dilema kelembagaan bank tanah dalam mewujudkan keadilan sosial agraria di tengah gencarnya arus investasi.
Transformasi digital di sektor perkebunan nasional mendapat dorongan baru melalui kolaborasi antara Subholding PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo, dan Fakultas Vokasi USU.
Upaya tegas pemerintah dalam memberantas mafia sawit dan menata ulang tata kelola sumber daya alam (SDA) dinilai sebagai langkah strategis dan berani.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved