Gubernur Irianto Datangi Desa Terdalam di Bulungan

PASCACUTI di luar tanggungan negara, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie melaksanakan kunjungan ke dua desa terluar di Kabupaten Bulungan, yaitu Desa Long Lejuh dan Long Pelban, Kecamatan Peso, Minggu (6/12).

Destinasi pertama, adalah Desa Long Lejuh. Desa ini adalah satu dari dua desa terluar Bulungan sebelum masuk ke perbatasan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau.

Kedatangan Irianto disambut oleh Ketua Adat Desa Long Lejuh, Sulang yang menyematkan kalung, tapung, dan mandau kepada Irianto. Irianto juga mendapatkan banyak ‘ole-ole’ dari warga setempat.

Sebelumnya, Sulang menyampaikan penghargaan tinggi kepada Irianto yang sudah berhasil tembus di Long Lejuh.

“Kami sangat bergembira. Belum ada Gubernur sampai di sini, walaupun masih bergabung dengan Kalimatan Timur dulu, sebelum ada Kalimantan Utara. Ini serambi depan Kabupaten Bulungan, di persimpangan Ma¬linau dan Pujungan,” sebut Ketua Adat.

“Tentu bapak sudah melihat dan memperkirakan kondisi infrastruktur di sini. Yang paling utama adalah jaringan (komunikasi),” tambahnya.

Ia mengungkapkan banyak anak muda Desa Long Lejuh dan Desa Long Pelban melanjutkan pendidikan yang jauh dari desa mereka ke Tanjung Selor, Tarakan, dan Samarinda.

Sejatinya para orangtua cemas anak-anak mereka menempuh pendidikan jauh dari rumah. Mereka takut wabah covid-19. “Kami sebetulnya mau mereka pulang. Kuliah dari rumah saja. Tapi tidak bisa karena harus pakai jaringan (komunikasi),” sebutnya.

Pada kesempatan tersebut warga juga meminta diberi pelatihan budidaya ikan pelian yang notabene endemik perairan di desa-desa Kecamatan Peso. Mereka juga meminta dilakukan peningkatan infrastruktur jalan dari Kecamatan Peso tembus ke Tanjung Selor, serta peningkatan kuantitas tenaga pendidik, khususnya satuan pendidikan menengah atau SMA/sederajat.

Mengenai hal itu, Gubernur mengakui hal-hal yang disampaikan perwakilan masyarakat Long Lejuh dan Long Pelban adalah benar. Namun, segala hal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah termasuk Pemprov Kaltara diatur oleh peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai tugas tanggungjawab urusan.

“Ada yang menjadi kewenangan presiden, kewenangan gubernur, dan kewenangan bupati. Tetapi sejatinya adalah kewenangan presiden. Tetapi karena tidak mungkin semua presiden melaksanakan maka memberikan kewenangan kepada menterinya, gubernur, dan bupati,” sebutnya.

Pemprov Kaltara, tambah Irianto, berkomitmen mendorong Pemkab Bulungan untuk melaksanakan pembangunan yang menjadi kewenangannya. Adapun Pemprov, juga akan konsen pada apa yang menjadi kewenangannya.

“Untuk telekomunikasi misalnya, bisa kita usulkan ke Kementerian Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika). Tetapi kita akan buat dulu survei dan perencanaan. Paling tidak setahun kemudian mulai bisa dilaksanakan. Jika survei, perencanaan, dan tim ahli sudah tuntas, kita cari uangnya, salah satunya dengan mendorong Kementerian Kominfo,” sebutnya.

Ia mengungkapkan ada wilayah yang masih bisa menggunakan perangkat telekomunikasi. “Tadi di Long Bia (ibukota Kecamatan Peso), menelpon masih bisa. Tapi mengirim pesan lewat WA (WhatsApp) tidak bisa,” tambahnya.

PLTA Kayan
Terkait pemenuhan kebutuhan listrik warga, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengungkapkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan ditarget bisa memproduksi listrik pada 2025.

Dia menjelaskan, listrik yang dihasilkan pada empat atau lima tahun yang akan datang berasal dari bendungan I. Kapasitasnya mencapai 900 Megawatt (MW). “Informasi dari PT Kayan Hidro Energi (KHE), proses konstruksi fisik bendungan I paling lambat tahun 2021. Butuh empat sampai lima tahun agar satu bendungan selesai. Targetnya di 2025 kita sudah bisa hasilkan listrik dari sana,” kata Irianto.

Menurut dia, produksi listrik akan berbanding lurus dengan pembangunan bendungan tahap selanjutnya, yakni pembangunan bendungan II sampai V. Apabila diakumulasikan, total target produksi mencapai 9.000 Mw dari PLTA Kayan saat terealisasi pada 2050.

“Lima bendungan itu dikerjakan bertahap. Satu bendungan dikerjakan empat sampai lima tahun. Setelah bendungan I selesai konstruksinya, tunggu satu tahun dulu untuk membangun bendungan II. Selisih satu tahun ini, karena harus mempersiapkan infrastruktur dari bendungan I ke bendungan II dan selanjutnya,” paparnya.

Ia tidak menampik jika progres fisik belum signifikan hingga saat ini. Kondisi tersebut dikarenakan PT KHE fokus menyelesaikan dokumen perizinan dengan berbagai pihak. “Progres fisik belum terlalu signifikan untuk tahun ini. Tapi dari sisi perizinan dan dokumen lain, pada prinsipnya sudah selesai semua,” ungkapnya.

Kendati demikian, ditambahkan oleh Direktur Operasional PT Kayan Hydro Energy (KHE), Roni bahwa perkerjaan di lapangan  tetap berjalan, khususnya pada tahap konstruksi fisik. “Kalau di lapangan, kegiatan terus berjalan. Tidak ada yang stagnan. Meski belum signifikan, kita sudah persiapkan pembukaan jalan, land clearing, pematokan jalan, dan lainnya,” pungkasnya. (*/S1-25)