Water Front City Majukan Ekonomi Sosial Banda Aceh

KAWASAN kumuh merupakan permasalahan rumit yang dihadapi berbagai kota besar di Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya berupaya penuh dalam mengatasi permasalahan tersebut.

"Strategi penanganan kawasan kumuh dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan sektor ekonomi dan sosial sebagai tolak ukur keberhasilan," jelas Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Didiet Arief Akhdiat. Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, menjadi salah satu kota yang mulai mengatasi masalah kumuh.

Kehadiran Kementerian PU-Pera dalam mengentaskan kekumuhan kawasan Peunayong dan Seutui dilaksanakan dengan penataan dan peningkatan kualitas permukiman. Selain menghilangkan kata kumuh dan memberikan nilai tambah ekonomi terhadap masyarakat di sekitarnya, upaya tersebut juga memberikan dampak sosial dengan mengubah wajah Kota Banda Aceh.

Kawasan Peunayong yang berada di Kecamatan Kuta Alam memiliki luas 19,53 ha yang terletak di tepian Sungai Krueng Aceh. Permasalahan kumuh yang terjadi di kawasan tersebut, terutama karena aktivitas perdagangan. Contohnya keterbatasan lahan usaha yang membuat pedagang memanfaatkan ruang sempit seperti bahu atau badan jalan untuk berjualan. Hal ini menyebabkan sistem pengelolaan sampah tidak sesuai standar teknis sehingga kawasan tersebut menjadi kumuh.

Berdasarkan arah kebijakan RTRW Kota Banda Aceh tahun 2009-2029, Peunayong ditetapkan sebagai kawasan Pusat Kota Lama, kawasan Heritage Gempong Pande, serta kawasan Water Front City untuk masa mendatang. Berangkat dari arah kebijakan tersebut, Ditjen Cipta Karya telah melaksanakan peningkatan kualitas permukiman kumuh dari 2019 yang berfokus pada tepian Sungai Krueng Aceh.

Penataan kawasan yang dilakukan sepanjang bantaran sungai, termasuk membenahi keberadaan pedagang kuliner. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pembangunan pedestrian, kios kuliner, toilet, dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU). Pemanfaatan sempadan sungai sebagai lokasi pedagang kuliner dimaksudkan agar kawasan ini menjadi pusat kuliner Banda Aceh.

Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman mengatakan pembangunan di sepanjang bantaran Sungai Krieng Aceh kawasan Peunayong juga bertujuan menempatkan pengusaha kuliner sekaligus tindak lanjut dari konsep Water Front City Banda Aceh. "Tidak hanya mengatasi persoalan kumuh di bantaran Sungai Krueng Aceh, kawasan ini juga bertransformasi menjadi pusat kuliner yang dapat menampung banyak tenaga kerja dan menarik wisatawan," ungkap Usman.

Selain Peunayong, kekumuhan juga terjadi di kawasan Seutui yang berada di Kecamatan Baiturrahman. Kawasan di tepi Sungai Krueng Daroy ini menghadapi permasalahan kumuh akibat sempadan sungai dipergunakan oleh warga sekitar untuk mendirikan bangunan hunian secara liar. Sebagian besar hunian tersebut tidak layak dan tidak sesuai aturan.

Tingkat kekumuhan semakin tinggi karena buruknya kondisi jalan lingkungan yang masih berupa perkerasan tanah, kondisi drainase yang rusak dan tidak dipelihara, sarana dan prasarana pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis, serta belum tersedianya akses air minum. Kondisi tersebut diperparah dengan kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di lahan kosong dan sungai.

Melihat kondisi itu, penataan kawasan Seutui dilaksanakan mulai dari pembangunan pedestrian, gapura, jembatan pejalan kaki, dan taman. Selain itu dibangun ruang terbuka publik sebagai media warga sekitar untuk bersosialisasi.

Dengan tersedianya sarana dan prasarana pendukung, kawasan Seutui disiapkan sebagai salah satu destinasi wisata baru di Kota Banda Aceh yang bertemakan sejarah dan budaya. Hal ini mengingat peran dan pengaruh penting kawasan Seutui dalam pengembangan sosial budaya masyarakat Banda Aceh melalui pelestarian cagar budaya.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kekumuhan kawasan Peunayong dan Seutui turut mengubah wajah Kota Banda Aceh tampak begitu indah dan berkualitas. Tentu ini berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian dan sosial masyarakat. (RO/OL-14)