Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
REVOLUSI akhlak yang digaungkan pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, mendapat kritikan dari sebagian masyarakat Jawa Barat. Salah satunya dari massa yang tergabung dalam Front Pembela Bangsa dan Relawan Peduli Covid-19 saat berjunjuk rasa di depan kantor DPRD Jawa Barat, Bandung, Senin (23/11).
Dalam aksi tersebut, mereka mengkritik sikap Rizieq yang tidak mencerminkan revolusi akhlak yang digaungkan. Menurut koordinator pengunjuk rasa, Anjar, selama ini Rizieq sering berbuat gaduh dengan berbagai hasutan dan provokasi.
Baca juga: FPI: TNI Urusi yang Bukan Urusannya
Bahkan, saat kembali ke Tanah Air setelah lama tinggal di Arab Saudi, berbagai pelanggaran protokol kesehatan dilakukan bersama massa pendukungnya. "Ucapan-ucapan kasar, cacian, makian, sering keluar dari mulutnya. Apakah ini yang namanya revolusi akhlak?" tanya dia.
Terlebih, kata Anjar, acara yang melibatkan kerumunan massa merupakan bentuk ketidakpedulian mereka terhadap situasi pandemi ini. "Mereka tidak punya empati terhadap masyarakat dan tenaga kesehatan yang sudah berjuang mengorbankan nyawa," ucapnya.
Berbagai sikap tersebut menurutnya sama sekali tidak mencerminkan ajaran Islam. Seharusnya, kata dia, Islam merupakan agama yang mengajarkan berbagai kelembutan dan sopan santun.
"Ajaran Islam yang benar adalah yang rahmatan lilalamin," kata dia. Oleh karena itu, dia bersama kelompoknya tersebut menolak kehadiran Rizieq di Jawa Barat.
"Kami menolak Rizieq Shihab di Bandung dan umumnya Jawa Barat. Kami tidak ingin kerukunan masyarakat terganggu dan terpecah belah," katanya.
Dalam aksinya itu, demonstran yang didominasi pemuda itu membawa sejumlah poster yang berisikan penolakan terhadap Rizieq. Di akhir aksi, mereka membakar salah satu poster yang bergambarkan wajah pimpinan FPI tersebut. (BY/A-1)
PANGLIMA Kodam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman menjadi episentrum perhatian publik, kemarin.
Munarman rencananya akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus tersebut.
Pertanyaan penyidik seputar percakapan antara Munarman ke salah salah satu tersangka yang sudah ditetapkan, yakni Supriadi.
Usai diperiksa, pengacara Munarman, Samsul Bahri, mengatakan kliennya dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik.
FPI menyebut setidaknya ada dua kebijakan Anies yang dianggap ramah dengan kemaksiatan yaitu penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project dan pemberian penghargaan terhadap diskotek.
Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Bapak Anies Baswedan tidak cukup mampu mengubah secara fundamental kebijakan Pemprov DKI Jakarta
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved