Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KONTAK Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sragen lebih memilih program pupuk subsidi diganti dengan bantuan tunai langsung (BLT) kepada petani, ketimbang program kartu tani, yang dianggap ribet. Apalagi kuota pupuk subsidi selalu kurang dan tidak pernah sesuai dengan usulan Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tani di daerah.
"Kalau bisa memilih, berikan saja petani bantuan tunai langsung, yang uangnya bisa dibelikan pupuk sesuai mekanisme harga pasar. Yang penting bagi petani itu ngurus pupuk nggak ribet dan kebutuhan dalam mengelola tanaman pangan terpenuhi," kata Ketua KTNA Sragen, Suratno kepada Media Indonesia, Kamis (19/11)
Menurut dia, selama ini program pupuk subsidi masih terus memunculkan beberapa persoalan. Selain kelangkaan, di lapangan, petani sering kesulitan mendapatkan pupuk untuk tanaman pangan yang dikelola, yang diharapkan bisa memberikan asil akhir saat panen.
KTNA Sragen, lanjut dia, terus mencermati apa yang menjadi kesulitan petani dalam mengupayakan budidaya tanaman pangan, dan mencoba mencarikan solusi kepada Dinas Pertanian, agar petani sejahtera dan ketahanan pangan semakin terjaga.
"Angan-angan KTNA Sragen, lebih baik dana untuk pupuk subsidi tersebut, diganti dengan bantuan tunai langsung. Jadi uangnya dikasih saja ke petani, yang kemudian membelikan. Kami rasa ini lebih efektif, sebab petani tidak lagi mengharap pupuk subsidi," katanya.
Jadi, lanjut dia, sebagaimana program BLT dari Kemensos, maka Kementerian Pertanian cukup mentransfer dana subsidi pupuk kepada petani, sebagai penerima manfaat atau penyalur langsung. Dana yang diterima itu dipergunakan untuk membeli pupuk jenis apa saja, sesuai HET yang diatur pemerintah.
"Petani tidak lagi montang manting mencari tambahan pupik subsidi yang kurang ke daerah lain, dan ngopeni tanaman dengan ringan serta hasil maksimal," imbuh dia.
Pada musim tanam (MT) I yang dimulai Oktober lalu, ada sekitar 43 ribu hektar sawah di wilayah kabupaten Sragen, yang ditanami padi oleh peran. Jika pemupukan berjalan baik dan jauh dari hama, maka hasil maksimal yang akan dipanen pada awal tahun 2021, per hektar bisa menghasilkan gabah kisaran 7 - 8 ton.
"Sekali lagi kalau misal diberi pilihan, KTNA Sragen lebih memilih BLT ketimbang mengambil pupuk dengan kartu tani. Dengan uang bantuan, petani bisa memilih pupuk sesuai harapan," tegas Suratno. (OL-13).
Baca Juga: Kebakaran Pabrik Kasur
Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) hari terakhir yang dilaksanakan di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat.
Pemerintah menyalurkan BLT Kesra tersebut sekaligus untuk tiga bulan yakni Oktober, November dan Desember 2025.
Pemerintah terus mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terdampak bencana Sumatra.
Pos Indonesia menunjukkan perannya sebagai perpanjangan tangan negara melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLTS) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Kota Padang.
Bantuan langsung tunai (BLT) untuk para korban bencana Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di tengah tekanan ekonomi yang masih membayangi sebagian warga, Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) menjadi penyangga penting.
“Kebutuhan pupuk petani mencapai sekitar 50 ton per hari, sementara pengiriman yang masuk ke kios sangat terbatas."
Pupuk bersubsidi kini lebih murah dan mudah ditebus. HET turun 20%, petani Garut sudah bisa tebus pupuk sejak awal 2026.
PENYALURAN pupuk bersubsidi oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) pada hari pertama di 2026 langsung diserbu para petani.
PT Pupuk Indonesia (Persero) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia resmi menandatangani kontrak pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di 2026.
PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) mencatat penjualan pupuk nonsubsidi sebesar 836 ribu ton melalui program One Day Promotion (ODP) yang digelar di 10 provinsi.
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 sebagai revisi atas Perpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved