Minggu 01 November 2020, 08:26 WIB

Gubernur DIY Tetapkan UMP DIY 2021 Naik 3.54%

Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi | Nusantara
Gubernur DIY Tetapkan UMP DIY 2021 Naik 3.54%

ANTARA/Noveradika
Parlan, 65, seorang buruh menyelesaikan pembuatan batu bata di Desa Surodinanggan, Jambidan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.

 

GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X  menetapkan UMP (Upah Minimum Provinsi) DIY pada 2021 naik sebesar  3,54% atau menjadi Rp1.765,000.

Kenaikan UMP itu telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DIY nomor 319/KEP/2020 tentang Penetapan UMP DIY 2021.

Sebelumnya, pemerintah pusat telah mengeluarkan SE Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021. SE itu berisi anjuran tidak ada kenaikan upah minimun pada 2021 karena pandemi covid-19.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Sumut Tahun Ini Mentok di 1,6 Persen

Sebanyak 27 provinsi di Indonesia menyatakan akan mempergunakan SE tersebut yang artinya tidak ada kenaikan upah. Namun, Gubernur DIY tetap menaikkan UMP DIY mengingat kondisi ekonomi DIY sejak pandemi.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sekaligus Ketua Dewan Pengupahan Provinsi DIY, Aria Nugrahadi, Sabtu (31/10), menjelaskan, sebelumnya Dewan Pengupahan DIY telah menggelar sidang pleno yang hasilnya merekomendasikan kenaikan UMP DIY.

Ia menyampaikan rekomendasi kenaikan UMP tersebut. Sidang terdiri atas tiga unsur yaitu pemerintah, pekerja/buruh, dan pengusaha.

"Kenaikan UMP ini juga mempertimbangkan peningkatan perekonomian bagi pekerja dan kelangsungan usaha pada saat pandemi covid-19. Selain itu untuk menjaga stabilitas dan menciptakan suasana hubungan industrial yang kondusif," katanya.

Dikatakannya, rekomendasi Dewan Pengupahan DIY yang disepakati berupa saran dan pertimbangan kenaikan Upah Minimum, sebesar 3,33%.  

Berdasarkan kajian tenaga ahli dengan menggunakan data BPS, imbuhnya, unsur pengusaha tidak berkeberatan atas kenaikan Upah Minimum sebesar 3,33%.

Maka, imbuh  Aria, sesuai PP 78 /2015 tentang Pengupahan, keputusan penetapan Upah Minimum Provinsi , merupakan kewenangan Bapak Gubernur.

"Dalam hal ini, Gubernur DIY mengambil jalan tengah. Agar tercipta ruas sambung dan saling mendukung, akhirnya diputuskan kenaikan UMP sebesar 3,54% atau lebih tinggi 0,21% dari yang direkomendasikan. Bahkan kenaikan UMP DIY ini lebih tinggi dari Jateng yang naik sebesar 3,27%," jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Ruswadi, mengungkapkan terima kasih atas perhatian Gubernur DIY kepada pekerja dan buruh yang ada di DIY.

"Alhamdulillah, dengan adanya kenaikan UMP dan persentase kenaikannya lebih tinggi dari Jateng, pekerja di DIY bisa sedikit bernafas lega, meskipun sebelumnya beberapa hari yang lalu terbit Peraturan Menteri Nomor 11 tahun 2020 yang mengisyaratkan untuk UMP di Indonesia pada 2021 tidak naik," ungkap Ruswadi.

Ruswadi dan rekan-rekan pekerja mengaku bersyukur karena Gubernur DIY tetap mempergunakan regulasi PP 78 tahun 2015.

Dengan kenaikan UMP ini, dirinya berharap para pekerja akan meningkatkan produktivitas mereka.

"Kami berharap kenaikan ini bisa diikuti dewan pengupahan kabupaten/kota untuk mengawal lebih lanjut dalam penentuan UMK 2021. Harapan kami para Bupati dan Wali Kota di DIY untuk mengikuti langkah Gubernur DIY tersebut dalam memutuskan kenaikan upah," jelas Ruswadi.

Tim Apriyanto, mewakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) DIY menyampaikan, menerima keputusan kenaikan UMP DIY tersebut dengan senang hati. Pihaknya mengaku tidak keberatan atas keputusan tersebut.  

Berdasarkan musyawarah yang telah dilakukan, pihaknya mengaku cukup puas dengan hasil akhir yang telah diputuskan oleh Gubernur DIY.

"Kami, pengusaha, tidak keberatan atas kenaikan tersebut karena situasi  memang seperti ini. Saya rasa jumlah itu ideal, dan sebagai pengusaha kita juga ingin kondisi segera pulih. Keputusan sudah tepat dengan memperhatikan aspek yang menjadi aspirasi Serikat Pekerja, namun juga memperhatikan tentang keberlanjutan usaha," tutur Tim.

Menurutnya, komunikasi yang tepat adalah kunci bagi DIY untuk bisa  memulihkan aktivitas ekonomi yang hancur karena pandemi. Meksi banyak pengusaha yang mengalami kesulitan dalam mengahdapi tantangan ekonomi, Tim mengaku tidak bisa mementingkan kepentingan kelompok sendiri
apabila ingin ekonomi segera pulih.

"Kita pakai nilai-nilai budaya dan tradisi Jawa misalnya sithik edhing, golong gilig, nyawiji greget, sengguh ora mingkuh. Saya kira terima kasih yang tak terhingga kita haturkan juga untuk Sri Sultan.  Keputusan beliau ini adalah bentuk kepedulian kepada pengusaha dan pekerja, dan ini sangat adil," ujar Tim. (OL-1)

Baca Juga

MI/Agus Utantoro

Dua Kekuatan Pemulihan Ekonomi DIY Lewat Pariwisata dan Pendidikan

👤Agus Utantoro 🕔Jumat 04 Desember 2020, 06:55 WIB
Pemulihan perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta akibat pandemi covid-19 akan bertumpu pada dua kekuatan. Yakni pariwisata dan...
MI/Gabriel Langga

Pertamina Maumere Pastikan Suplai BBM Aman Jelang Nataru

👤Gabriel Langga 🕔Jumat 04 Desember 2020, 06:54 WIB
Stok BBM di terminal BBM Maumere akan disalurkan ke wilayah Nusa Tenggara Timur II yang meliputi Larantuka, Kalabahi, Atapupu, Waingapu,...
MI/Djoko Sardjono

Pilkada, Polres Klaten Terjunkan 638 Personel Pengamanan TPS

👤Djoko Sardjono 🕔Jumat 04 Desember 2020, 06:41 WIB
Sebanyak 638 personel Polres Klaten, Jawa Tengah, akan diterjunkan untuk pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) pemilihan bupati dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya