Malut Masuk 3 Besar Paling Sedikit Menerima Kartu Prakerja

PROVINSI Maluku Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang paling sedikit menerima kartu prakerja dengan jumlah 13.500 orang, dari kuota yang ditetapkan 800 ribu orang. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang terdaftar dari pendaftaran prakerja gelombang 1 hingga gelombang 10.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, usai melakukan desiminasi kemajuan pelaksanaan program kartu prakerja di Muara Hotel menjelaskan, dari Gelombang I hingga X, Kartu Prakerja telah merengkuh dan melayani Indonesia secara digital. Ada 5.597.179 penerima Kartu Prakerja yang tersebar di 34 provinsi pada 514 kabupaten dan kota di tanah air

"Dari jumlah 5,5 juta penerima manfaat itu, Provinsi Maluku Utara termasuk dalam 4 besar daerah dengan peserta Kartu Prakerja paling sedikit. Padahal, pada setiap gelombangnya tersedia kuota untuk 800 ribu penerima Kartu Prakerja dari Sabang sampai Merauke," ungkap Denni, Senin (19/10)

Baca juga: Pemkot Pematangsiantar Ajukan Tiga Ranperda

Denni mengungkapkan minimnya penerima kartu prakerja di Provinsi Maluku Utara karena yang memenuhi persyaratan yang bukan SMA, bukan sedang kuliah, bukan penerima bansos, dan bukan ASN.

"Maluku Utara hanya menjaring 13.500 penerima Kartu Prakerja atau berada pada posisi ketiga di bawah Papua Barat (6.600 penerima Kartu Prakerja), dan Papua (10.500 penerima Kartu Prakerja). Sementara itu, Kalimantan Utara ada di posisi keempat dengan menggaet 27.300 penerima Kartu Prakerja," ungkap Denni.

Untuk itu, manajemen pelaksana akan secara bertahap mengunjungi provinsi-provinsi ini untuk kemudian melakukan konsultasi apa yang bisa
dilakukan untuk kolaborasi bersama supaya pada tahun depan atau nanti kalau memang ada pembukaan kartu pekerja ke-11 akan dibuka lebih banyak dan akan diprioritaskan untuk warga 4 provinsi ini yang mendaftar karena semakin mengerti apa yang harus dilakukan

Denni juga membeberkan ada sekitar 350 ribu peserta kartu prakerja dari 1 sampai 8 di seluruh Indonesia yang dicabut kepesertaannya karena setelah ditetapkan lebih dari 1 bulan belum juga memberi pelatihan atau belum mengambil pelatihan, sehingga diputuskan atau dicabut kartu kepesertaan mereka.

"Ini kan kasihan karena di satu sisi ada yang ingin mendapatkan kartu prakerja tapi belum dapat kesempatan, yang lain sudah diberikan kesempatan kok tidak segera memanfaatkan. Keputusannya bukan di kami, tetapi itu ada di komite. Untuk itu, kita berdoa dan berharap semoga keputusan itu segera dibuka lagi pada 2021," beber Denni. (OL-1)