Selasa 20 Oktober 2020, 07:57 WIB

Pemkot Pematangsiantar Ajukan Tiga Ranperda

Apul Iskandar | Nusantara
Pemkot Pematangsiantar Ajukan Tiga Ranperda

MI/Apul Iskandar
WLI Kota Pematangsiantar Hefriansyah saat menemui para pendemo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Rabu (13/10/2020).

 

WALI Kota Pematangsiantar Hefriansyah menyampaikan ada tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Pematangsiantar yang diajukan pada Rapat Paripurna VIII DPRD Kota Pematangsiantar tahun 2020, Senin (19/10).

Adapun Ranperda yang diajukan oleh wali kota adalah Ranperda tentang Ketertiban Umum, Ranperda tentang Perumda Tirta Uli, dan Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Di Kota Pematangsiantar, pengaturan mengenai penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat," jelas Hefriansyah.

Pengaturan ketertiban umum kata Hefriansyah bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketertiban umum guna menjalankan kegiatan usaha atau aktivitasnya. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum merupakan tanggung jawab wali kota yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang ketertiban umum, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja.

"Pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam Perda tentang Ketertiban Umum dapat dikenakan sanksi administratif dan ketentuan pidana berupa pidana kurungan paling lama 3  bulan atau pidana denda paling banyak Rp50 juta," lanjutnya.

baca juga: Atap Ruang IGD Roboh, 13 Pasien Dievakuasi 

Terkait Ranperda tentang Perumda Tirta Uli, dengan  perubaghan PDAM Tirta Uli menjadi NUMD berbentuk Perumda, diharapkan bisa  memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencoba mempertegas peran dan fungsi dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahterkait pengelolaan keuangan daerah.

"Program pembangunan daerah akan lebih terarah dengan perencanaan keuangan yang matang. Dalam pelaksanaannya, akan lebih transparan dengan hadirnya peraturan daerah," ujarnya. (OL-3)


 

Baca Juga

 MI/PIUS ERLANGGA

Digitalisasi Penyiaran Merangkul kembali Wilayah 3T

👤 (RO/N-3) 🕔Rabu 25 November 2020, 01:00 WIB
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat memperingatkan di era globalisasi ada indikasi lunturnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan di tengah...
anggoro

Ramai-Ramai Menolak Rizieq

👤Yoseph Pencawan 🕔Rabu 25 November 2020, 00:55 WIB
RIZIEQ Shihab sepertinya harus berpikir matang untuk meninggalkan Jakarta dalam beberapa hari...
Dok. Pemprov DKI Jakarta

Positif Covid-10 Magetan Tembus Melebihi 600 Orang

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 24 November 2020, 23:25 WIB
Jumlah warga Kabupaten Magetan terkonfirmasi positif Covid-19 menembus angka 600 orang lebih setelah ada tambahan tiga pasien baru pada...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya