Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto menyampaikan aksi perusakan fasilitas umum di Malioboro kala demonstrasi tolak UU Cipta Kerja telah melukai warga Yogyakarta. Pasalnya, aktivitas ekonomi dan pariwisata di kawasan Malioboro menjadi lumpuh.
"Dukungan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk segera menangkap dalang dan pelaku perusakan," terang Eko, Jumat (9/10).
DPRD DIY berharap pihak-pihak yang bertanggung jawab diproses hukum. Menurut dia, para perusuh disebutkan tidak membawa aspirasi, tetapi melakukan pengrusakan yang merugikan bagi rakyat Yogyakarta. Malioboro adalah sumber penghidupan banyak orang, kalau dirusak yang rugi adalah rakyat.
"Terima kasih rakyat Yogyakarta yang tadi malam reresik Malioboro. Kita bersama-sama jaga Malioboro dan juga DIY serta Indonesia kita kedepan dari amuk dan anarkhi," terang Eko Suwanto.
"Merusak fasilitas umum di Malioboro sama dengan menodai ikon pariwisata Yogyakarta. Malioboro adalah simbol kebanggaan ekonomi rakyat, sederhana saja orang belum merasa sampai di Yogyakarta kalau belum foto di plang Malioboro," kata Eko Suwanto.
Berkaitan dengan aksi demonstrasi, sebagai bentuk ekspresi demokrasi adalah hal yang wajar saja. Hak semua warga negara untuk melakukan otokritik, bagian dari dinamika demokrasi.
"Namun, ya tolonglah dengan cara yang kedepankan dialog, berbudaya, bermartabat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aalagi saat ini sedang pandemi Covid19," jelas Eko.
baca juga: Selesai Demo, Buruh di Sumedang Kembali Bekerja
Menurut dia, penyampaian aspirasi harus mengedepankan keselamatan dengan disiplin laksanakan protokol kesehatan. Pilihan aksi dengan ujung membuat onar, rusuh dan perusakan fasilitas publik di Maliobro sudah melenceng dari tujuan utama menyampaikan pendapat.
"Rakyat itu cinta damai. Rakyat Yogyakarta mengecam tindakan rusuh tersebut. Perusuh telah melukai hatinya rakyat Yogyakarta dengan aksi perusakan fasilitas milik publik di Malioboro dan beberapa tempat lainnya serta merusak kendaraan juga, ada motor dirusak, mobil dirusak. Sedih rasanya melihat keindahan Malioboro dirusak," pungkas Eko. (OL-3)
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
Musrenban) untuk APBD 2025 Kota Bogor, tingkat Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, digelar di Gedung Kelurahan Bondongan, Senin (4/12).
Seorang caleg menutup jalan secara permanen setelah gagal melaju ke DPRD pada Pemilu 2024.
PKS menjadi peraih kursi terbanyak di DPRD Kota Cimahi dengan meloloskan sembilan kader.
Dalam prakiraan indeks kualitas udara (AQI) kota Bandung, dari Rabu (15/5) sampai Jumat (17/5), tingkat polusinya tidak sehat.
Komposisi calon anggota dewan yang terpilih masih didominasi wajah lama dengan perbandingan 27 orang anggota DPRD periode 2019-2024 dan sisanya 23 orang merupakan wajah-wajah baru.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja semakin banyak dibicarakan belakangan ini karena pemerintah menggunakannya sebagai konsep aturan perundang-undangan
MEMIKIRKAN konstitusionalitas, dalam bahasa KC Wheare, setidaknya bisa didedahkan menjadi tiga sebagaimana tiga konsep bentuk konstitusi.
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
Rincian besaran pesangon untuk karyawan yang terkena PHK diatur pada pasal 81 angka 47.
Ketua KSPI, Kahar S Cahyo, mengatakan Presiden mengabulkan untuk membatalkan RUU Ciptaker, tuntutannya itu saja.
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo mengatakan, ribuan personel itu dibagi per sif. Sebanyak 300 personel menjaga aksi massa pada pagi hingga siang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved