Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpesan kepada para buruh danpengusaha untuk meningkatkan kekompakan dan komunikasi yang baik, khususnya pada masa sulit pandemi Covid-19. Jika ada persoalan terkait perburuhan juga diharapkan bisa dikomunikasikan dengan baik antara buruh dengan manajemen.
"Situasi sedang tidak bagus kok, semua orang tahu, maka hubungan industrial menjadi penting. Saya sampaikan kalau ada persoalan tentang perburuhan ngobrol dengan manajemen, kurang marem (puas) ngobrol sama pemilik. Duduk bareng, ono rembug ya dirembug (ada masalah ya dibahas) sehingga nanti kondisi susah ini, susah-senang akan dirasakan bersama," kata Ganjar usai mendatangi dan bertemu buruh dua pabrik di Kawasan Industri Candi Gatot Subroto, Ngaliyan, Kota Semarang, Kamis (8/10).
Dua pabrik yang dikunjungi Ganjar disela gowes pagi itu adalah PT Arindo Garmentama di Jalan Karya Kencana Blok K/9 dan PT Marimas Putera Kencana di Jalan Candi I Blok D21. Kunjungan itu untuk memastikan bagaimana kondisi di beberapa pabrik pada masa pandemi Covid-19 sekaligus melihat produksi dan berbincang dengan para buruh.
"Untuk memastikan saja bagaimana kondisi yang ada di beberapa pabrik, terus kita ingin tahu kondisinya (buruh). Ini di Marimas, mereka masih kerja, masih tiga shift, bayarannya masih rutin, kata Ganjar usai kunjungan di PT Marimas Putera Kencana.
Sementara dalam kunjungan di PT Arindo Garmentama Ganjar melihat produksi yang dikerjakan oleh separuh karyawan dengan sistem pembagian waktu kerja menyesuaikan standard protokol kesehatan. Pabrik garmen itu dalam masa pandemi Covid-19 ini sepi orderan dan nyaris tidak ada sama sekali.
"Tadi saya tanya orderannya masih ada apa tidak, ternyata sepi. Pemiliknya mencoba survive dengan mencari buyer baru atau diversifikasi usaha yang dulu menjahit baju sekarang jahit tas. Penting ada proyek katanya. Sekarang ada prospek dan mulai November sudah on lagi dengan kapasitas full 100 persen," ujarnya.
baca juga: Dewan Riset Nilai Keramba Jaring Apung di Danau Toba Tabrak Aturan
Ganjar juga mengingatkan kepada para pengusaha agar tidak ada PHK di tengah kondisi sulit ini. Seberat apa pun itu harus dipikul dan dirasakan bersama, baik buruh maupun manajemen. Dalam penyampaian aspirasi juga harus dilakukan dengan komunikasi yang baik dan tidak merusak.
" Saya titip kepada pengusahanya, jangan ada PHK ya. Seberapa berat itu kita songgo bersama agar kemudian kesejahteraan kita bisa lebih baik. Saya titipin ini kepada semua pengusaha," lanjut Ganjar. (OL-3)
Amat menyebut, pelaku diduga hanya satu orang dan tidak turun dari sepeda motor. Ciri-ciri pelaku memiliki tinggi sekitar 170 sentimeter dengan postur tubuh sedang.
Mabes Polri membeberkan skema pembiayaan 1.179 SPPG dari koperasi, bank Himbara, hingga YKB. Pembangunan dapur MBG juga direncanakan menjangkau wilayah 3T.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menegaskan tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 2026 dan akan memberikan diskon PKB sebesar 5%.
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Pelaku diketahui memiliki utang yang menumpuk bahkan telah menggadaikan sepeda motor milik istrinya senilai Rp4 juta.
Pada periode tersebut, kata dia, suhu udara diprakirakan berada pada kisaran 25-33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar 62-95 persen.
The Washington Post mengumumkan PHK massal terhadap 33% karyawannya. Langkah ini memicu kritik tajam, termasuk dari mantan pemimpin redaksi Marty Baron.
Rencana penambahan layer baru cukai rokok berpotensi menggulung tikar industri Sigaret Kretek Tangan (SKT),
13 petugas damkar itu juga belum menerima gaji mereka pada Desember 2025
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengungkapkan lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2025 banyak terjadi pada industri padat karya.
Kebijakan yang terlalu ketat, tumpang tindih, atau tidak proporsional dinilai menjadi pemicu meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved