PUPR Mulai Kerjakan Pengembangan Food Estate di Kalteng

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan pengembangan kawasan Food Estate di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan terdapat dua pengembangan food estate.

Yang pertama, kata Basuki, ialah untuk tanaman padi di lahan aluvial seluas 165.000 hektare (ha) yang merupakan lahan eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) dengan leading sektor Kementerian Pertanian. Kedua untuk tanaman singkong seluas 60.000 hektare dengan leading sektor Kementerian Pertahanan.

Baca juga: Sosialisasi Karhutla Kepada Petani Terus Digalakkan

"Untuk tanaman padi dimulai dengan perbaikan saluran irigasi dan perbaikan jalan-jalan masuk (aksesibilitas) menuju kawasan food estate. Yang kondisinya sudah baik 32 ribu hektare, maupun yang perlu rehab dan peningkatan seluas 133 ribu hektare," jelas Basuki dalam keterangan resmi, Senin (28/9).

Pihaknya menargetkan, pada akhir 2021, kawasan estate padi seluas 165 ribu hektare selesai dikerjakan semua dan mulai tanam full.

Selanjutnya, ia menjelaskan, untuk progres pelaksanaan di lahan Eks-PLG untuk rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi Blok A seluas 43.500 hektare sudah dimulai konstruksinya.

Sementara untuk rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada Blok B, C, D seluas 91.500 hektare rencana sudah mulai dilelang dan ditargetkan terkontrak pada Januari 2021.

Basuki menyebut, anggaran untuk blok tersebut sebesar Rp4,4 triliun dilaksanakan secara single year contract (SYC).

Selain rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi, Kementerian PUPR bakal membangun jalan dan jembatan di DI Dadahup dan DI Belanti sepanjang 76,6 km dengan anggaran Rp 850 miliar (MYC). Kegiatan ini akan dimulai pada akhir Oktober 2020 dan ditargetkan selesai September 2021.

"Untuk perluasan kawasan Food Estate seluas 60.000 hektare yang akan ditanami singkong, pada tahap pertama tahun 2020-2021 akan dikembangkan lahan seluas 30.000 hektare," papar Basuki.

Lahan tersebut, ucapnya, terdiri dari 12.000 hektare lahan di Kabupaten Gunung Mas dan 18.000 hektare lahan di Kabupaten Gunung Mas, Pulau Pisang dan Kapuas.

Selain itu, PUPR bakal membangun saluran pembuangan seluas 18.000 hektare di Kabupaten Gunung Mas, Pulau Pisang dan Kapuas senilai Rp180 miliar akan dilakukan lelang dini pada 1 Oktober 2020 dan ditargetkan terkontrak Januari 2021.

Di samping pembangunan saluran pembuangan, Kementerian PUPR juga membangun jalan utama sepanjang 10 km di dalam kawasan prioritas 2.000 hektare, jalan sekunder 19,5 km, dan jembatan 120 m dengan perkiraan anggaran Rp396 miliar. (OL-1)