Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PEMERINTAH Kabupaten Sikka, NTT memberikan bantuan rumah layak huni bagi 283 keluarga miskin di wilayahnya. Program bantuan tersebut diambil dari dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU) dan APBN.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka, Femi Bapa menyampaikan ada 283 keluarga miskin di Sikka mendapatkan bantuan rumah layak huni dari pemerintah.
Rinciannya, jelas Femi, ada 136 keluarga miskin yang tersebar di Kelurahan Kabor dan Madawat mendapatkan bantuan rumah layak huni yang bersumber dari dana DAK. Sementara itu, ada 47 keluarga miskin mendapatkan bantuan rumah layak huni yang bersumber dari dana DAU itu tersebar di tiga kecamatan yakni Kecamatan Nele, Koting dan Hewokloang.
Sedangkan untuk 100 keluarga miskin lagi mendapatkan bantuan rumah layak huni dari program bantuan BSPS yang bersumber dari dana APBN. Program BSPS itu menyasar di empat desa yakni Desa Wolowiro 25 unit, Desa Paga 25 unit, Desa Mbengu 25 unit, dan Desa Maulo 25 unit.
"Kalau ditotalkan seluruh untuk tahun 2020 ini, ada 283 keluarga miskin di Sikka yang mendapatkan bantuan rumah layak huni," ungkap Femi Bapa kepada mediaindonesia.com, Rabu (23/9) di kantornya.
Bantuan rumah layak huni yang bersumber dari dana DAU, jelas Femi, diberikan kepada 47 KK itu, pihaknya hanya memberikan bantuan material saja. Dimana material tersebut didistribusikan oleh pihak ketiga kepada penerima manfaat. Selanjutnya, penerima manfaat yang mengerjakan rumahnya sendiri.
Sementara itu, kata dia, bantuan rumah layak huni bersumber dari DAK yang diberikan kepada 136 KK itu harus dikerjakan secara kelompok karena ada biaya upah yang disediakan. Tujuan sebenarnya agar membangun rumah secara bergotong royong, tentunya akan menghemat biaya tukang.
"Kerja rumah itu nantinya mereka gotong royong karena ada swadaya. Mereka bisa saling mendukung antara satu sama lain dari proses pengerjaan rumah. Ini juga berlaku pada penerima program bantuan BSPS," tandas Femi Bapa.
Femi Bapa menuturkan bantuan yang diberikan itu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di bidang perumahaan bagi warga yang tidak mampu yang ada di Kabupaten Sikka.
"Pada dasarnya pemerintah mendorong warga tidak mampu agar dapat memperbaiki rumahnya, baik itu rusak sedang, berat ataupun untuk pembangunan baru," tandasnya.(OL-13)
Baca Juga: Data Persediaan AS Terkuak, Harga Minyak Naik
Kematian tragis ibu hamil Maria Yunita dan bayinya di Kabupaten Sikka, NTT, memicu kecaman keras dari masyarakat dan organisasi masyarakat sipil di wilayah tersebut.
Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka mendukung penuh pelaksanaan Festival Maumerelogia 5 yang akan berlangsung pada 15-24 Mei 2025.
Sebanyak empat orang yang diduga sebagai aktor intelektual di balik kasus Hak Guna Usaha (HGU) Tanah Nangahale di Kecamatan Talibura, Kabupaen Sikka, dilaporkan ke Polda NTT.
SEJAK tanggal 25 Januari 2025 hingga hari ini, publik masih dikejutkan oleh drama tanah HGU Nangahale di Maumere, Kabupaten Sikka-Flores.
Gempa dan tsunami yang pernah melanda Teluk Maumere, Kabupaten Sikka pada 12 Desember 1992 silam masih menyisakan jejak geologi yang patut menjadi pembelajaran.
SEKTOR pariwisata sangat potensial untuk menambah pendapatan masyarakat serta meningkatkan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved