Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
LEMBAGA Ketahanan Nasional (Lemhanas) sedang berupaya mencari solusi permasalahan kelapa sawit di Sumatra Utara (Sumut) karena komoditi ekspor nonmigas kedua terbesar Indonesia itu sedang mengalami penurunan signifikan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Raja Sabrina mengutarakan Sumut yang memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 1,2 juta hektare (terbesar kedua di Indonesia setelah Riau) menjadi salah satu prioritas Lemhanas dalam mencari penyelesaian masalah.
"Salah satu masalah yang cukup krusial saat ini adalah harga yang fluktuatif," ujarnya, Senin (21/9).
Baca juga: Dorong Pemulihan Ekonomi Penyerapan Anggaran Kaltara Capai 65,5%
Raja Sabrina menuturkan dunia perkelapasawitan di provinsinya mengalami masalah yang tidak sedikit sehingga perlu kajian bagaimana membuat sawit menjadi sustainable (berkelanjutan). Salah satu yang selalu menjadi permasalahan adalah harga yang fluktuatif, kadang naik dan kadang turun drastis.
Hal itu sangat menyulitkan petani sehingga perlu solusi-solusi agar bisa melindungi mereka sekaligus perusahaan sawit dan industri turunnnya.
Selain masalah harga, permasalahan kelapa sawit yang terjadi di Sumut juga terkait produktivitas. Meski merupakan provinsi dengan lahan perkebunan sawit terluas kedua di Indonesia, Sumut berada di urutan kelima dalam hal produksi.
Salah satu faktornya adalah 53% perkebunan sawit di Sumut merupakan perkebunan rakyat sehingga tidak sedikit yang dikelola secara tidak profesional. Karena itu, perlu juga ditemukan upaya-upaya meningkatkan kualitas, seperti pembinaan petani dan pemberian bibit unggul.
Sabrina berharap solusi Lemhannas nantinya bisa memberikan manfaat secara ekologi maupun ekonomi, apalagi banyak masyarakat Sumut hidup dari sawit.
Beberapa permasalahan lain yang juga masuk sorotan Lemhannas meliputi aspek lahan, tenaga kerja, hilirisasi produk dan pemasaran.
"Masalah-masalah ini nantinya akan dianalisa Lemhannas dan kemudian disampaikan kepada Presiden RI sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan," kata Raja Sabrina. (OL-1)
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Hal yang perlu evaluasi, misalnya soal kemungkinan anak yang dididik di barak militer itu menjadi pribadi yang tidak lepas dari perilaku nakalnya. Dampaknya justru dianggap bisa lebih buruk
PT Krakatau Steel menerima kunjungan peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) dari Lembaga Ketahanan Nasional.
Bio Farma menerima kunjungan Lemhannas. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka Program Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) 68 yang diselenggarakan oleh Lemhannas.
LAKSDA Edwin adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Laut mendapat promosi ke bintang tiga sebagai Wakil Gubernur Lemhannas.
Retret kepala daerah ini berlangsung selama tujuh hari dan dibuka Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian
Jasa Raharja dan Lemhannas bersinergi meningkatkan nilai kebangsaan dan memperkuat ketahanan nasional di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved